Rapat Komite Sekolah di Lingkungan Yayasan Dwijendra untuk melapor ke Polda Bali (foto rio).

SULUH BALI, Denpasar – Yayasan Dwijendra yang bergerak di bidang pendidikan dari Taman Kanak Kanak hingga Universtas sedang dilanda kisruh. Setelah terjadi saling tidak percaya antara  elit Yayasan Dwijendra, berlanjut dengan keterlibatan orang tua siswa melalui komite sekolah untuk turut serta dalam penyelesaian kekisruhan.

Menurut Ketua Yayasan Dwijendra yang masih diakui oleh komite sekolah, Made Sumitra Chandra Jaya, telah ada pengurus tandingan selain dirinya. Disebutkan Chandra, ketua Yayasan tandingan itu diketuai Ketut Wirawan, yang juga merupakan mantan Rektor Universitas Dwijendra.

Namun dirinya memegang teguh, bahwa ketua Yayasan Dwijendra yang sah adalah dirinya, karena Ketua yayasan tandingan dibentuk oleh orang-orang yang tidak menyukai cara kerja dirinya membangun Yayasan Dwijendra menjadi lebih besar, “Dia itu cacat hukum,” jelasnya Sumitra saat diwawancarai suluhbali.co Sabtu, (21/4/2018)

Pengurus yayasan yang membentuk kepengurusan baru, kata Chandra dikomandoi oleh pembina yayasan bernama Karlota dan Satia Negara  dan keduanya sedang dalam masalah hukum karena sudah dilaporkan ke Polda Bali melakukan penggelapan uang yayasan hingga 1 miliar.

Candra menilai, pembentukan kepengurusan Yayasan tandingan kubu Karlota sesungguhnya sangat tidak sesuai dengan regulasi yang tertuang dalam anggaran dasar. Karena itu, pihaknya akan melawan kepengurusan Yayasan tandingan dengan logika hukum. “Karena pemberhentian orang (ketua yayasan) tidak sesuai dengan anggaran dasar dan aturan hukum yang ada maka saya melawannya secara hukum,” ujarnya.

Ketua Yayasan Dwijendra Sumitra Chandra (foto rio).

Chandra menegaskan bahwa adapun alasan dari kubu Karlota dan kawan kawan memberhentikan dirinya dari jabatan ketua Yayasan Dwijendra yakni karena tidak mengindahkan surat yang mereka berikan untuk menghentikan pembangunan gedung sekolah di dekat Lapangan Tembak, Kesiman, Denpasar Timur. “Memberhentikan saya tanpa saya diminta klarifikasi. Alasannya (saya) tidak mengindahkan surat penghentian (sementara) pembangunan gedung di Tohpati. Loh kan saya bangun untuk pendidikan tapi kok dilarang. Karlota ambil uang yayasan untuk kepentingan pribadi nggak dilarang,” ujarnya.

Karena itu ia menilai akta pemberhentian dirinya sangat tidak sah karena belum disahkan oleh Kemenkumham. Meskipun kepengurusan itu telah dibentuk dengan menempatkan Wirawan mantan Rektor Universitas Dwijendra sebagai ketua Yayasan namun hingga saat ini belum mendapat keabsahan dari  Kemenkumham. “Tidak sah dualisme (kepengurusan) mereka (kubu Karlota dkk) adalah pengurus ilegal. Kepengurusan mereka tidak sah. Akta yang dibuat sesungguhnya sudah gugur,” ujarnya.

 

Komite Sekolah

Sementara itu Komite Yayasan Dwijendra Denpasar menggelar rapat dengan orang tua murid pada, Rabu (25/4) di Aula Yayasan Dwijendra. Hadir dalam rapat tersebut yakni ratusan orang tua wali siswa, sejumlah anggota komite, guru-guru, kepala sekolah, perwakilan Yayasan Dwijendra, dan kuasa hukum komite.

Rapat tersebut untuk membicarakan terkait langkah yang harus diambil oleh komite dalam mengawal kasus dana yayasan yang sedang bergulir di Polda Bali. Salah satu kuasa hukum komite Yulius Benyamin Seran menjelaskan saat ini komite bersatu mengawal kasus ini mulai dari pelaporan di Polda Bali hingga proses sidang di Pengadilan Negeri, Denpasar. “Komite bersatu agar (kasus) ini segera di P21 (berkas lengkap) kemudian diserahkan ke kejaksaan sehingga bisa disidangkan,” ujar Benyamin Seran dihadapan orang tua murid.

Menurutnya keterlibatan orang tua murid dan komite dalam mengawal kasus ini untuk mempercepat proses hukum terhadap oknum pembina Yayasan yakni Karlota dan Satia Negara yang melakukan tindakan penyelewengan dana yayasan yang jumlahnya hampir mencapai 1 miliar.

Benyamin Seran mempertanyakan dengan beredarnya SK kepengurusan yayasan yang baru. Pasalnya, SK tersebut dibuat setelah adanya Mosi tidak percaya terhadap mantan Pembina Yayasan, Karlota yang sedang dilaporkan ke Polda Bali karena melakukan penyelewengan dana yayasan. “Ada mosi tidak percaya kepada kedua oknum ini (Karlota dan Satia Negara). Anehnya justru mengeluarkan SK mengambil alih kepengurusan (yayasan) yang sah. Karena itu kita perlu mengawasi dan memonitor,” ujar Benyamin Seran.

Benyamin menegaskan bahwa memproses hukum terhadap dua oknum pembina yayasan (Karlota dan Satia Negara) dengan dengan didasari alat bukti yang sah berupa kwitansi. “Penyidikan sudah dimulai dan sudah ada pemanggilan saksi-saksi. Jumlah uang yang diambil hampir 1 M. Dana yang seyoganya untuk kepentingan yayasan dan kegiatan yayasan tapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Sejauh ini kinerja dari kepolisian cukup baik. Terlapor dan saksi-saksi sudah dipanggil,” ujarnya.

Sementara itu, kuasa hukum yang lainnya, Siti Sapurah menjelaskan bahwa kasus penyelewengan dana oleh dua oknum pembina yayasan tersebut sesungguhnya merupakan tindakan yang merusak moral yayasan. “Moral yayasan sudah tercederai dengan kasus korupai yang dilakukan oleh oknum pembina Yayasan,” ujar Ipung.  (SB-ant)

 

 

Rio

 

Kisruh Internal Ditubuh Yayasan Dwijendra Munculkan Dualisme Kepengurusan

 

 

SULUH BALI, DENPASAR – Kisruh internal ditubuh Yayasan Dwijendra terus bergulir. Hal ini tentu menjadi perhatian masyarakat luas. Jika sebelumnya Yayasan Dwijendra dihebohkan dengan kasus penggelapan dana yayasan yang dilakukan oleh Karlota dan Satia Negara hingga berakhir dengan laporan ke Polda Bali beberapa waktu lalu, kini muncul lagi kasus lain yakni dualisme kepengurusan Yayasan Dwijendra.

 

Ketua Yayasan Dwijendra yang masih diakui oleh komite, Made Sumitra Chandra Jaya mengaku jika dirinya tidak merasa terganggu dengan munculnya kepengurusan Yayasan Dwijendra tandingan dari kubu Karlota dan kawan kawan yang menempatkan mantan Rektor Universitas Dwijendra, Ketut Wirawan sebagai ketua Yayasan. Menurutnya, kepengurusan Yayasan Dwijendra tandingan yang baru dibentuk adalah hasil upaya dari kelompok orang yang tidak senang dengan dirinya. Karena itu sifatnya cacat hukum. Hal tersebut disampaikan ketua Yayasan Dwijendra, Chandra pada, Sabtu (21/4) di Denpasar.

 

Menurutnya, ada kelompok yang tidak bertanggung jawab membentuk kepengurusan Yayasan Dwijendra tandingan dengan tujuan untuk menggulingkan dirinya dari jabatan sebagai ketua Yayasan. “(Pada tanggal) 12 Maret mereka membentuk pengurus baru. Dasar pemberhentian ketua Yayasan sudah diatur dalam anggaran dasar,” ujarnya.

 

 

Candra menilai, pembentukan kepengurusan Yayasan tandingan kubu Karlota sesungguhnya sangat tidak sesuai dengan regulasi yang tertuang dalam anggaran dasar. Karena itu, pihaknya akan melawan kepengurusan Yayasan tandingan dengan logika hukum. “Karena pemberhentian orang(ketu yayasan) tidak sesuai dengan anggaran dasar dan aturan hukum yang ada maka saya melawannya secara hukum,” ujarnya.

 

Chandra menegaskan bahwa adapun alasan dari kubu Karlota dan kawan kawan memberhentikan dirinya dari jabatan ketua Yayasan Dwijendra yakni karena tidak mengindahkan surat yang mereka berikan untuk menghentikan pembangunan gedung sekolah di dekat Lapangan Tembak, Kesiman, Denpasar Timur. “memberhentikan saya tanpa saya diminta klarifikasi. Alasannya (saya) tidak menghindahkan surat penghentian (sementara) pembangunan gedung di Toh Pati. Loh kan saya bangun untuk pendidikan tapi kok dilarang. Karlota ambil uang yayasan untuk kepentingan pribadi ga dilarang,” ujarnya.

 

 

Karena itu ia menilai akta pemberhentian dirinya sangat tidak sah karena belum disahkan oleh Kemenkumham. Meskipun kepengurusan itu tela dibentuk dengan menempatkan Wirawan mantan Rektor Universitas Dwijendra sebagai ketua Yayasan namun hingga saat ini belum mendapat keabsahan dari  Kemenkumham. “Tidak sah dualisme (kepengurusan) mereka (kubu Karlota dkk) adalah pengurus ilegal. Kepengurusan mereka tidak sah. Akta yang dibuat sesungguhnya sudah gugur,” ujarnya. Rio

 

 

Comments

comments