Wisata Syariah Bertentangan dengan Perda Provinsi Bali

1316
Saat masyarakat diterima perwakilan dari dinas Pariwisata Bali (foto Rka).

SULUH BALI, Denpasar – Setelah menyampaikan aspirasinya ke DPRD Bali, Selasa pagi (24/11), massa aksi penolak pariwisata syariah di Bali kemudian bergerak ke kantor gubernur Bali. Sebelum ditemui oleh perwakilan dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali, rombongan massa dari beberapa elemen masyarakat itu istirahat sambil ‘megenjekkan’ duduk melingkar di halaman kantor gubernur Bali.

Disanapun masing-masing perwakilan massa aksi menyatakan penolakannya terhadap pariwisata syariah di Bali. Karena hal tersebut menurut mereka bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan Budaya Bali. Yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kepariwisataan Bali bertujuan untuk melestarikan kebudayaan Bali yang dijiwai oleh nilai-nilai agama Hindu, dengan menerapkan falsafah Tri Hita Karana.

Tjokorda Bagus Pemayun dan Wardawan mewakili Dinas Pariwisata Bali sepakat dengan aspirasi yang disampaikan massa aksi, bahwa pariwisata Bali adalah pariwisata budaya. “Budaya yang kita miliki di Bali itulah yang kita andalkan sebagai daya tarik pariwisata. Bukan yang lainnya. Kita tidak memiliki kekayaan sumber daya alam. Tetapi prinsip kita pariwisata untuk Bali, bukan sebaliknya,” jelas Tjok Bagus Pemayun yang ikut duduk melingkar di atas tanah halaman kantor gubernur.

Tetapi salah seorang perwakilan massa mempertanyakan, kenapa sampai kecolongan, dan telah berdiri hotel syariah ? Tjokorda Bagus Pemayun jelaskan kalau ijin-ijin tersebut ada di kabupaten/kota.“Tapi apakah boleh peraturan atau ijin yang diberikan oleh kabupaten/kota itu bertentangan dengan peraturan diatasnya atau Perda Provinsi ? Bahkan sekarang saya lihat sangat banyak pembangunan pariwisata di Bali yang sudah tidak sesuai dengan peraturan daerah itu,” ungkapnya. “Bapak-bapak yang duduk di pemerintahan yang punya kewenangan, kami minta agar segera bertindak terhadap masalah ini,” desaknya.

Massa yang menyampaikan aspirasi penolakan pariwisata syariah di Bali itu adalah masyarakat dari berbagai elemen. Diantaranya dari KMHDI, Gases, Keluarga Besar Buldog, Cakrawayu, Eling Nusantara, Puskor Hindunesia dll. Setelah mendapat penjelasan dan akan segera ditindaklanjuti dengan mengkomunikasikan dan berkoordinasi hingga ke pemerintah pusat, akhirnya massa aksi itu pun bubar (SB-Rk).

Comments

comments