Wedakarna Tidak Mau Diadu Domba

188

Putu Arsana dan Arya Wedakarna bersalaman seusai pertemuan (photo-raka)

SULUHBALI.CO, Denpasar – Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Bali Mandara (Forbara) beberapa waktu lalu berunjuk rasa terkait pernyataan Rektor Universitas Mahendradatta Denpasar Dr I Gusti Ngurah Arya Wedakarna yang akan menurunkan Gubernur Bali.

Lalu kemarin, diadakan pertemuan Forbara dengan Arya Wedakarna di Gedung DPRD, Kamis (19/9), akhirnya sepakat untuk sama-sama saling mengintrospeksi dan memaafkan atas sikap kristis yang dilakukan Arya Wedakarna.

Pertemuan yang difasilitasi anggota DPRD Bali, antara Forum Bali Mandara (Forbara) dengan Arya Wedakarna sempat bersitegang dan saling mengeluarkan pendapat atas statement yang sempat dikemukakan Wedakarna di koran Bali Post.

Wedakarna mengakui dirinya sempat mengkritisi pendapat Gubernur Mangku Pastika terkait dengan keluarnya SK Reklamasi di Teluk Benoa. Namun bukan berarti bahwa dirinya, sengaja memberi pernyataan tersebut, “Saya tidak ada membuat jumpa pers soal ini. Saya yang didatangi wartawan.”

Dalam pertemuan tersebut Ketua Forbara Putu Arsana Atmaja menyatakan tidak terima sikap yang dilontarkan Wedakarna, sehingga berulang kali dalam pertemuan itu melakukan protes. “Kami minta Wedakarna untuk mengklarifikasi pernyataan yang selama ini dianggap menyinggung dan meresahkan masyarakat Bali,” katanya.

 

Tidak Ada Niat Menurunkan Gubernur

Dalam kesempatan tersebut juga Wedakarna menjelaskan bahwa pada tanggal 5 September 2013, wartawan Bali Post tersebut mewancarai selaku akademisi terkait dengan rencana reklamasi di Teluk Benoa, Kabupaten Badung, “Dalam wawancara tersebut saya tidak ada menyinggung ataupun ingin menurunkan Gubernur Bali. Dan saya mengutip soal itu berdasarkan undang-undang. Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengacu pada pasal 73,” katanya.

Ia mengatakan dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang padapasal 73, ayat (1) menyebutkan setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin, tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (7), dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah. Begitu juga dalam ayat (2), selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak terhormat dari jabatannya.

Wedakarna juga mengatakan dirinya tidak mau diadu domba. Karena itu dia minta semua pihak memahami kondisinya, bahwa dirinya tidak pernah punya niat menurunkan gubernur Bali Pastika dan wakil gubernur Bali. Katanya, yang wartawan itu tanya adalah bila seorang pejabat melanggar tata ruang apa yang mungkin dikenakan, “Saya jawab dengan undang undang. Seperti saya menyampaikan isi undang-undang antara dosen dan mahasiswa.” Karena itu Wedakarna merasa terkejut dengan isi berita yang muncul seolah olah dirinya mau menurunkan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali terpilih lewat pemilukada Mei 2013.

Ketua Komisi I DPRD Bali Made Arjaya juga menghimbau agar media tertentu yang selama ini mengadu domba, untuk menghentikan cara cara yang tidak baik dan tidak beretika tersebut. Arjaya juga meminta kedua belah pihak untuk saling memaafkan dan membangun bersama untuk kemajuan Bali ke depan. “Kami harapkan permasalahan ini diselesaikan hari ini, sehingga tidak ada lagi saling menyalahkan. Karena kedua belah pihak sudah menyampaikan permasalahan dan unek-uneknya yang selama ini menganjal dihati,” katanya.

Akhirnya warga yang tergabung dalam Forbara dengan Wedakarna saling memaafkan dan bersalaman, serta kedua belah pihak berjanji untuk bersama-sama mengkritisi dan mengawal program Pemerintah Provinsi Bali. (SB-ant/adit)

Comments

comments

Comments are closed.