Wakil Rakyat dan Pemerintah Harus Sejalan Demi Kepentingan Rakyat Bali

97

Suasana Rapat Dengar Pendapat di ruang rapat Praja Sabha. |foto-su|

 

SULUH BALI, Denpasar – Wakil rakyat yang duduk di pusat baik DPR RI dan DPD RI harus sejalan dan bersinergi dengan Pemerintah Propinsi Bali dalam memperjuangkan program-program untuk kepentingan rakyat Bali.

Hal ini disampaikan  dalam Rapat Dengar Pendapat antara Pemerintah Propinsi Bali dengan anggota DPR RI dan DPD dapil Bali yang dilaksanakan di Ruang Rapat Praja Sabha Kantor Gubenur Bali jumat (13/3/2015).

Rapat ini dihadiri oleh Gubenur Bali, Wakil Gubenur Bali, Sekda Propinsi Bali, Bupati dan Walikota se-Bali, SKPD Propinsi Bali dan Anggota DPR RI dan DPD dapil Bali.

Gubenur Bali I Made mangku Pastika menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah propinsi Bali dengan wakil rakyat yang duduk sebagai DPR RI dan DPD sangatlah peting. Sinergi ini bertujuan untuk memfokuskan dan memperjuangkan program Pemerintah Propinsi Bali  demi kepentingan masyarakat Bali. “Kordinasi dan sinkronisasi program kedepan sangat penting sehingga langkah perjuangan bapak-bapak (anggota DPR RI dan DPD)  dapat lebih fokus, begitu pula program-program daerah  baik propinsi maupun kabupaten/kota dapat terintegrasi dan di kawal dengan baik” katanya.

Pada kesempatan tersebut dipaparkan tentang masalah-masalah pokok yang dihadapi Pemerintah Propinsi Bali. Kepala Bappeda Propinsi  Bali Putu Astawa memaparkan  bahwa ada empat agenda prioritas, tiga prioritas wajib, dan dua dimensi pemerataan yang mesti diperhatikan dan dicari penyelesaiannya  “Ada empat agenda prioritas pokok yang menyangkut tentang masalah kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman dan pariwisata dan industri, kemudian ada tiga prioritas wajib menyangkut masalah pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan, demikian juga ada dua dimensi pemerataan baik antar wilayah maupun antar kelompok masyarakat” paparnya.

Menanggapi pemaparan tersebut I Gusti Agung Rai Wirajaya dari Fraksi PDIP yang duduk di Komis IX DPR RI menyatakan masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah Propinsi bali merupakan bahan yang akan diperjuangkan di pusat dalam penyusunan APBN  “Skala prioritas yang telah disampaikan permasalahan memang perlu kita pikirkan bersama tidak saja dari pak gubenur maupun dengan  bupati walikota se-Bali  namun ini menjadi bahan bagi kami untuk bisa diperjuangkan dalam penyusunan APBN di kemudian hari” katanya.

Sementara itu Putu Sudiartana Fraksi Partai Demokrat  yang duduk di Komisi III DPR RI mengajak seluruh anggota DPR RI dan DPD yang berasal dari daerah pemilihan Bali bersatu dan duduk bersama untuk memperjuangkan rakyat Bali “Bapak-bapak DPR RI dan DPD ini harus kita duduk satu meja  jangan pecah  kita bila mana ada musremnas  resmi sudah muncul ayo kita perjuangkan tim ini jangan satu saja” katanya.

Kemudian Ida bagus Sukarta Fraksi Partai Gerindra anggota komisi X DPR RI sekaligus sebagai anggota Badan Anggaran DPR RI menyatakan telah memperjuangkan anggaran  untuk kepentingan rakyat dan bukan semata-mata untuk kepentingan partai. “Spirit kita di BANGGAR bagaimana program-program presiden terpilih ini (Jokowi) bisa masuk ke dalam APBNP itu spirit kita dan saya mendapat arahan langsung dari ketua saya (Prabowo Subianto) bagaimana menggoalkan  APBNP ini sehingga ketok palu sesuai dengan tepat waktunya  sehingga pak jokowi bisa menjalankan program-program yang telah menjadi visi dan misi beliau, kami adalah berpikiran bahwa sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Indonesia, bukan sebesar-besarnya untuk bendera-bendera partai” jelasnya.

Made urip Fraksi PDIP yang duduk di Komisi III DPR RI menghimbau agar Pemerintah Propinsi Bali melalui istansi terkait khusus tentang menjaga keberlangsungan sapi Bali dan kemudian akan diperjuangkan di pusat. “Jangan sampai nanti sapi Bali disini punah dan berkembang di malayasia, Saya berharap kepada teman-teman di SKPD terutama dinas yang menangani persoalan tentang ternak ini dinas peternakan dan kesehatan hewan  yaitu bagaimana menyelamatkan sapi betina produktif ini, karena program dari pemerintah pusat ini sudah ada maka dari itu ritme kemudian kerja dari kementrian itu harus diterjemahkan, dijabarkan di daerah terutama dalam rangka memperjuangkan alokasi anggaran untuk itu” katanya.

I Gusti Ngurah Arya Wedakarna  sebagai anggota DPD RI menyatakan perjuangan Bali di pusat sangatlah sulit, maka dari itu sangat perlu adanya orang-orang kuat yang bersatu memperjuangkan Bali “Kedepan perjuangan apapun tadi   seperti  yang dipaparkan oleh Bapak sekda  mau jalan ataupun bagaimana,  saya  tidak ingin bermimpi begitu, akan banyak tantangan karena kita perlu orang-orang kuat suara berkesatuan, saya bersyukur sekali di periode ini DPR RI dan DPD astungkara lebih kompak dari periode sebelumnya” katanya.

Sementara I Gede Pasek Suardika yang juga salah satu anggota DPD RI menyatakan bahwa segala masalah yang disampaikan itu akan memicunya untuk senantiasa lebih memperjuangakan propinsi Bali di pusat. “Apa yang diuraikan semua saya kira memicu kita untuk mengubah cara perjuangan yang lebih sistematis , mungkin sebelumnya kami pernah bertemu dengan pak Gubenur dan pesan pak Gubenur itupun kita coba perjuangkanke proregnas  sehingga RUU tentang propinsi Bali sudah resmi masuk proregnas, kami belum bisa mendorong ke proritas karena kita yang belum siap, inipun melalui perdebatan yang cukup panjang dan melelahkan pada rapat proregnas” ungkapnya. (SB-Su)

Comments

comments