Wagub Sudikerta Pimpin Badan Pengelola Kawasan Besakih

167
Wagub Sudikerta (kiri) berbincang dengan bupati Karangasem Mas Sumantri di Besakih (foto humas.Bali).

SULUH BALI, Amlapura — Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta mendorong jajaran pengurus Badan Pengelola Kawasan Pura Agung Besakih (BPKPAB) untuk melakukan gerak cepat dalam melaksanakan berbagai tugas menata kawasan pura terbesar di Pulau Dewata itu.

“Sebagai langkah awal, saya mengajak seluruh jajaran pengurus menyatukan komitmen untuk mewujudkan kawasan Pura Agung Besakih yang lebih tertata,” kata Sudikerta yang juga Ketua BPKPAB itu saat menggelar ‘paruman’ atau rapat perdana di Pura Agung Besakih, Amlapura, Kabupaten Karangasem, Minggu (5/12/2016).

Secara garis besar, dia membeberkan sejumlah agenda prioritas yang segera dilaksanakan lembaga yang dibentuk berdasarkan SK Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2016 tersebut.

“Langkah pertama kita adalah menyiapkan regulasi dan mendorong pembentukan Manajemen Operasional (MO) Pengelolaan Kawasan Pura Agung Besakih,” ujarnya seraya menyebut kalau tugas pembentukan MO diserahkan kepada Pemkab Karangasem.

Menurut Sudikerta, MO ini yang nanti bertanggung jawab dalam manajemen pengelolaan Kawasan Pura Agung Besakih. Sedangkan penataan fisik menjadi tanggung jawab BPKPAB.

Penataan secara fisik, ujar dia, akan diawali dengan penyusunan dan penetapan masterplan yang berketetapan hukum. “Saat ini memang sudah ada, tapi itu belum sah,” ucapnya.

Master plan itulah yang nantinya menjadi dasar dalam penataan fisik Kawasan Pura Agung Besakih yang akan diawali dari areal parahyangan (areal suci di bagian paling tengah pura).

Di sisi lain, dia juga memberi perhatian pada upaya inventarisasi aset. “Seluruh aset harus didata dan dicatat, agar tertib administrasi,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri mengapresiasi terbentuknya BPKPAB. Menurut dia, keberadaan badan ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat Karangsem khususnya warga desa Besakih.

“Mereka berharap, wadah ini mampu mewujudkan penataan dan pengelolaan Kawasan Pura Agung Besakih menjadi lebih baik,” ucapnya.

Terkait dengan pembentukan manajemen operasional yang ditugaskan kepada Pemkab Karangasem, pihaknya sudah mengambil ancang-ancang dengan melibatkan warga Besakih. Bahkan, masyarakat setempat telah membentuk panitia seleksi yang bertugas memilih orang-orang yang akan duduk dalam kepengurusan MO.

“Ini nama-namanya, semua banjar sudah terwakili. Namun demikian, nama-nama tersebut akan digodok lagi sebelum ditetapkan dan dikukuhkan oleh BPKPAB,” katanya.

Apresiasi atas pembentukan BPKPAB juga disampaikan Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali Prof I Gusti Ngurah Sudiana.

Dia berharap, keberadaan lembaga ini mampu menyatukan langkah pemprov dan kabupaten/kota dalam menata serta mengelola kawasan tempat suci yang menjadi kebanggaan warga Bali itu.

“Atas dasar semangat ngayah (mengabdi), saya berharap badan pengelola ini tak bubar di tengah jalan,” ujar Sudiana seraya menyebut kalau lembaga serupa pernah terbentuk pada era kepemimpinan Gubernur Sukarmen.

Paruman dihadiri pula oleh Sekda Provinsi Bali Cokorda Ngurah Pemayun, Sekda Karangasem I Gede Adnya Mulyadi, Bendesa Besakih I Wayan Gunastra serta pimpinan SKPD terkait di Lingkungan Pemprov Bali dan Pemkab Karangasem.

Sebelum menggelar paruman, jajaran pengurus BPKPAB melaksanakan persembahyangan bersama di Penataran Pura Agung Besakih. (SB-ant)

Comments

comments