Waduh | Ketua DPRD Badung Tersangka Jual Beli Ijin Kondotel

Ketua DPRD Badung Putu Parwata (foto wan).

SULUH BALI, DENPASAR – Polda Bali akhirnya menetapkan ketua DPRD Badung, Putu Parwata sebagai tersangka dalam kasus pemerasan terhadap pengusaha kondotel yang hendak mengurus ijin usaha pada tahun 2016 lalu.

Direktur Reserss Kriminal Khusus Polda Bali, Kombes Kenedy menjelaskan bahwa penetapan status tersangka kepada pentolan partai PDIP ini, setelah Putu Parwata meminta sejumlah uang kepada salah satu pengusaha kondotel untuk memuluskan perizinannya di wilayah Kuta Selatan. “Sekarang (Putu Parwata) sudah resmi jadi tersangka,” ujarnya saat dikonfirmasi pada, Senin (30/1) di Polda Bali.

Menurutnya, sebelum ditetapkan jadi tersangka, Putu Parwata sudah sempat diperiksa selaku saksi, pada 2 November 2016 lalu dan telah melakukan penyelidikan kasus ini selama 3 bulan. Pentolan PDIP ini meminta sejumlah uang kepada salah satu pengusaha kondotel untuk memuluskan perizinannya di wilayah Kuta Selatan. Namun, setelah uang diterima, izinnya tidak kunjung keluar.

Tidak terima dirinya dibohongi, pengusaha kondotel tersebut merugi dan akhirnya melaporkan kasus ini ke Polda Bali. “Sekarang masih dilakukan pendalaman terkait kasus ini,” ujarnya.

Meski politisi senior ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik masih terus melakukan pengumpulan alat bukti dan pemeriksaan saksi-saksi lainnya untuk melengkapi berkas pemeriksaan tersangka Putu Parwata. “Kami masih mengembangkan kasus ini,” ujarnya.

Kasus ini mencuat ke publik berawal dari surat kaleng yang masuk ke Dit Reskrimsus Polda Bali. Dalam surat kaleng tersebut menyebutkan tentang adanya dugaan jual beli perizinan kondotel di Gumi Keris yang menyeret nama Ketua DPRD Badung Putu Parwata.

Sebelumnya juga sekitar tahun 2015 lalu, Parwata juga pernah berurusan dengan Polda Bali untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan penyerobotan jalur hijau di kawasan Desa Penarungan, Kecamatan mengwi, Badung. Namun pada saat itu, Parwata menjadi Komisaris PT Pada Bagia yang merupakan pemilik Penarungan Residence.

Secara terpisah, Kabid Humas Polda Bali, AKBP Hengky Widjaja menjelaskan dalam kasus yang menyeret ketua DPRD Badung trsebut, sudah ada 14 nama yang sudah diperiksa oleh Polda Bali. Namun dari 14 nama tersebut ada yang masih status sebagai saksi. “Sudah ada 14 saksi yang diperiksa. Saat ini yang sedang dilakukan penyidik adalah periksa saksi saksi secara projustitia,” ujarnya melalui pesan singkat WA pada, Selasa (31/1). Menurutnya, Parwata melanggar Udang Undang Tipikor pasal 2, 3, 11, dan 12. (SB-Rio)

 

Comments

comments

2 COMMENTS

Comments are closed.