Turut Deklarasi Koster-Ace di Jembrana, Sejumlah Perbekel akan Dipanggil Bawaslu

73
Logo Bawaslu.

SULUH BALI, Negara, Bali — Deklarasi yang dilakukan pasangan Wayan Koster-Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati  (Koster-Ace) untuk Pilkada Provinsi Bali di Kabupaten Jembrana, berujung pemanggilan kepala desa oleh Bawaslu setempat.

“Kami sudah mencatat perbekel maupun aparatur pemerintah yang hadir dalam deklarasi tersebut. Sebagai tahap awal, besok kami memanggil perbekel Desa Perancak dan Air Kuning,” kata Ketua Bawaslu Jembrana Pande Made Ady Muliawan, di Negara, Senin (8/1/2018) .

Ia mengatakan, kedua perbekel itu akan diminta klarifikasi terkait kehadiran mereka saat deklarasi pasangan yang diusung PDI Perjuangan di lapangan umum Kota Negara tersebut.

Menurutnya, untuk mencegah kehadiran perbekel dalam kegiatan politik, pihaknya melalui Panitia Pengawas Kecamatan sekitar satu bulan lalu sudah bersurat ke seluruh desa dan kelurahan.

“Tapi rupanya surat dengan tujuan pencegahan tersebut kurang diperhatikan. Kami akan panggil semua perbekel yang hadir dalam deklarasi tersebut,” katanya lagi.

Sedangkan untuk pegawai pemerintah, ia mengaku, sudah berkoordinasi dengan Sekda Jembrana I Made Sudiada terkait rencana Bawaslu untuk juga memanggil mereka.

Menurutnya, Sudiada berjanji akan menindaklanjuti, termasuk menyampaikan peringatan keras sesuai permintaan lembaga pengawas pemilu.

Ia mengatakan, dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin, Undang Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Surat Edaran Komisi ASN Tahun 2017, aparatur atau pegawai pemerintah dilarang untuk ikut dalam politik praktis.

“Aturannya banyak dan sudah jelas, serta kami yakin mereka sebenarnya mengetahui hal tersebut. Terkait aturan serta perilaku mereka itulah kami akan klarifikasi kepada yang bersangkutan,” katanya lagi.

Selain aturan yang sudah disebutkan, dia menambahkan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga melarang aparatur sipil negara untuk mengunggah, menanggapi, mengunduh dan menyebarluaskan gambar/foto pasangan calon melalui media sosial.

Menurutnya, larangan menteri itu tertuang dalam surat No: B/71/M.SM.00.00/2017, sedangkan untuk perbekel larangan dicantumkan dalam Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sementara untuk pasangan calon, ia mengatakan, dalam pasal 70 Undang Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, juga dilarang melibatkan pejabat serta perangkat desa/kelurahan saat berkampanye. (SB-ant)

 

Comments

comments