Terkait Sengketa Lahan, Ratusan Mahasiswa Unud Gelar Aksi Demo

Aksi ratusan mahasiswa UNUD. |foto-ijo|
SULUH BALI, Mangupura – Gagalnya Udayana kasus sengketa lahan seluas 2,7 Hektar sesuai Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 981K/Pdt/2013 mengundang aksi simpatik dikalangan mahasiswa.
Ratusan mahasiswa tersebut menggelar aksi demo untuk membatalkan eksekusi tanah pipil no 514 persin no 137 kelas lima seluas tanah 27,600 m2 HMA/ SPPT NO 51.03.050.004.043 tahun 2004, dari I Pulir (alm) yang berlokasi di jalan Uluwatu Jimbaran.
Sengketa tanah tersebut berawal dari sengketa lahan antara Universitas Udayana melawan Ni Wayan Kepreg dan I Nyoman Suastika selaku ahli waris I Pulir (alm).
Pasalnya, tanah seluas 2,76 hektar tersebut telah dibebaskan pihak Udayana dari I Pulir (Alm) pada tahun 1983.
Namun, setelah Pulir meninggal di tahun 2000an tiba-tiba anak Pulir yang bernama Nyoman Suastika mengatakan sebagai ahli waris atas tanah tersebut mengajukan gugatan pada tahun 2011.
Hingga akhirnya, keluarlah Putusan Pengadilan Negeri (PN) Depasar Nomor 463/Pdt.G/2011/PN.Dps yang menyatakan menolak gugatan dari para penggugat, yakni Kepreg dan Suastika.  Akhirnya Kepreg dan Suastika memutuskan untuk maju menggugat dengan naik banding.
Dimana  ditingkat banding, Kepreg dan Suastika melawan Rektor Universitas Udayana (terbanding) dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung (turut terbanding).
Namun upaya tersebut gagal dan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar pada 12  Desember 2012,  tetap menguatkan Putusan PN Denpasar tertanggal 18 Juni 2012 tersebut. Merasa belum menyerah ‎Kepreg dan Suastika melanjutkannya ke tingkat kasasi. Dan permohonan mereka dinyatakan menang oleh MA melalui Putusan bernomor 981K/Pdt/2013 yang mengabulkan permohonan kasasi para pemohon dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 141K/PDT/2012/PT.Dps.
Terkait Putusan MA tersebut, pihak Universitas Udayana pun melayangkan surat bernomor 385/UN14/LK/2015 tertanggal 27 Januari 2015 kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. Perihal permohonan agar tidak memproses dan menerbitkan sertipikat.
Namun Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tetap memproses dan menerbitkan sertipikat tanda bukti hak atas tanah objek sengketa kepada ‘sang pemenang’ atas sejumlah alasan. Salah satunya yakni Putusan MA adalah berkekuatan hukum tetap.
 Hal tersebut tertuang dalam surat pemberitahuan yang dilayangkan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor 1544/13-51.03/11/2015 tertanggal 16 Pebruari 2015.
Nyoman Darmada didampingi Cokorda Putra Dalem dan Nyoman Sukandia‎, selaku‎ alumni dan tim advokasi Unud menerangkan. Sengketa tersebut sudah bergulir dari tahun 1983, dimana sebelumnya lahan tersebut sudah dibebaskan dari pemilik tanah.
“Pada saat itu Unud sedang melakukan proyek perluasan kampus, Unud memang yang mempunyai kepentingan perluasaan lahan, atas dasar itulah dibentuk panitia 9 ke propinsi. Tim sudah bekerja untuk melakukan pelepasan hak dan pemberian ganti rugi. Semua sudah sesuai aturan yang mengacu pada aturan menteri dalam negeri dan semua tidak ada persoalan. Tanah itu milik I Pulir (Alm) dan pembebasan tanah itu juga sudah dibebaskan di depan panitia, aparat desa, termasuk juga lurah hingga kepala lingkungan. Ketika pulir meninggal, anaknya yang bernama Swastika ini memunculkan gugatan tahun 2011 yang mengklaim tanah itu adalah tanah warisan ” terang Darmada.
Hal tersebut dibuktikan Swastika dengan selembar SPPT fotocopyan. Dimana dipengadilan negeri dan pengadilan tinggi sudah dinyatakan telah terjadi pengalihan hak lahan tersebut. Namun tahun 2013 MA (Makamah Agung) memutuskan yang bersangkutan menang karena berdasarkan SPPT sah yang difotocopy tersebut.
“Kita sudah memberikan Ganti ruginya masih berbentuk tanah dan uang kepada Pulir (Alm). Waktu tahun 83 kita sudah ganti rugi lahan tersebut sebesar Rp 33 juta per are. Putusan MA ini tentunya suatu kekeliruan, dimana letak keadilannya dengan mengabaikan putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Ditambah, dari desa adat juga menerangkan tanah tersebut adalah milik desa atau negara, yang bersangkutan hanya sebagai penggarap. Fotocopy SPPT asli itu kita juga sudah telusuri, tidak pernah diketemukan yang asli. Saksipun kami sudah hadirkan yang terkait, namun alat bukti yang semula 34 item malah berkembang menjadi 43 bukti, tanpa kami diberikan memeriksa adanya,” keluhnya. (Sb-Ijo)

 

Comments

comments