TEPPA Kumpulkan Bupati se-Indonesia

85

Rapat Kerja dan Evaluasi Realisasi APBD Kabupaten/Kota Se-Indonesia (foto-adit)

SULUHBALI.CO, NusaDua – Bertempat di BICC ( Bali Internasional Convention Center ) Seluruh Bupati dan Walikota se-Indonesia yang berjumlah 496 ini, hari ini Sabtu ( 07/12 ) diundang serta dikumpulkan oleh TEPPA ( Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran ) guna merapatkan barisan dalam mendorong percepatan realisasi APBD di Kabupaten/kota dengan tema  “Rapat Kerja dan Evaluasi Realisasi APBD Kabupaten/Kota Se-Indonesia: Pelaksanaan Anggaran yang Berkualitas melalui Transparansi Anggaran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan atas Pengelolaan Anggaran Daerah”.

Sesuai arahan Bapak Wakil Presiden Boediono, terdapat tiga kunci yang patut digarisbawahi, yakni kualitas, transparansi, serta membuka partisipasi masyarakat secara lebih konkret. Ketiganya telah diatur secara jelas antara lain dalam UU 17/2003 (tentang Keuangan Negara), PP 58/2005 (tentang Pengelolaan Keuangan Daerah), dan UU 32/2008 (tentang Keterbukaan Informasi Publik).

Hingga akhir 2013, memang kinerja realisasi anggaran belanja kabupaten/kota belum bisa diukur secara penuh sebagaimana di tingkat provinsi.  Namun kemajuan yang signifikan terjadi  jumlah pelaporan kabupaten/kota melalui Sismontep meningkat,  Pada kuartal-I 2013 telah tercatat 115 kabupaten/kota dari 17 provinsi yang melaporkan datanya.  Pada akhir kuartal-II jumlah itu meningkat dua kali lipat lebih menjadi 302 kabupaten/kota dari 32 provinsi yang Artinya, kini sekitar 60 persen kabupaten/kota se-Indonesia sudah tergabung dalam Sismontep dan dapat difasilitasi pelaksanaan APBD-nya oleh TEPPA.

Wagub Sudikerta (foto-adit)
Wagub Sudikerta (foto-adit)

Wakil Gubernur yang ditemui usai rapat ini mengungkapkan “evaluasi ini sangat penting artinya dalam rangka untuk mengetahui sampai sejauh  mana tingkat penyerapan daripada anggaran yang dimiliki oleh kabupaten/kota seindonesia sejumlah 496”  dengan adanya rapat seperti ini diharapkan mampu melakukan pembenahan dalam kinerja kedepan oleh seluruh kabupaten seindonesia.

“Dimana bali diberikan kepercayaan sebagai lokasi rapat evaluasi semacam ini merupakan seuatu leberalisasi yang positive terhadap kabupaten/kota maupun provinsi tentu mampu memberikan realisasi kinerja serapan angaran baik serapan fisiknya maupun serapan keuangannya,” Tambahnya

setelah tutup anggaran bulan desember namun masih ada yang namanya efisiensi, sekarang pun masih ada yang namanya efisiensi sebesar 11,5%.  “Efisiensi artinya dalam suatu anggaran setelah ditenderkan penawaran di bawah itulah efisensi  jadi sisa keuangan bisa di gunakan untuk kepentingan yang lain,” kata bupati Badung A.A Gede Agung.

“kedepannya APBD kami sekitar 3,2 triliun dengan pendapatan yang kami rancang sekitar 2,8 triliun, terpenting yang kita lihat asas manfaatnya bahwa belanja  untuk kepentingan publik itu 65 % dan belanja pegawai 35 %,” tambahnya.

Kuntoro Mangkusubroto mengatakan “BTP itu adalah sebuah ukuran untuk menyatakan bahwa pemerintah daerah tersebut dalam menggunakan anggaran sudah mengikuti ketentuan yang berlaku, Diharapkan seluruh pemerintah daerah mampu belajar dari semua pengalaman masing-masing dalam meningkatkan kemampuan,”ungkapnya.( SB-Adit)

video-gustiar

Comments

comments