Dendy R. Sutrisno (foto Ijo).

SULUHBALI, Denpasar – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengumpulkan asosiasi di Jakarta guna membahas kondisi menjelang bulan puasa dan Lebaran Juli 2016.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat KPPU Indonesia, Dendy R. Sutrisno mengungkapkan pengumpulan para asosiasi tersebut atas tindak lanjut permintaan Presiden Jokowi, agar nuansa perdagangan sebelum Lebaran tidak terlalu bergejolak.

“Asosiasi diundang untuk mengingatkan mereka agar melakukan praktek sehat. Bahkan kami meminta mereka menandatangani pakta integritas di Jakarta. Isinya intinya dua, melakukan internalisasi di dalam asosiasi mereka untuk menerapkan prinsip-prinsip persaingan sehat, dan tidak melakukan kegiatan praktek monopoli atau memfasilitasi praktek monopoli, dua hal ini paling tidak menjadi pencegahan agar harga saat bulan puasa dan Lebaran tidak naik drastis,” ujarnya, Denpasar, Selasa (10/5/2016).

Menurutnya, kerap kali muncul akibat fluktuasi harga di pasar menjelang momentum tertentu seperti menjelang hari raya. Hal tersebut dikarenakan struktur pasar yang kurang baik.

“Jadi struktur pasar di Indonesia ini tidak bersahabat dengan peternak, petani, nelayan, dan sebagainya. Termasuk tidak bersahabat dengan anggota Himpunan Pengusaha Indonesia (Hipmi) juga banyak. Jadi saluran ke pasar tradisional dan pasar modern yang masih minim. Sehingga ketika harga dihilir naik, tidak berkolerasi positif terhadap kesejahteraan petani, nelayan, dan sebagainya. Tetapi lebih dinikmati oleh jalur tengah di antara petani, nelayan dan pedagang pasar,” tambahnya.

Dendy menyebutkan, jalur distribusi antara produsen dan pedagang pasar ini yang belum dan jarang disentuh pemerintah. Masalah ekonomi kita berawal dari masalah struktur pasar. Untuk itulah, pihaknya mengimbau asosiasi agar mencermati ini dan ikut mendukung kestabilan harga di pasar.

“KPPU mengawasi hampir semua produk jelang Ramadhan ini. Selain itu, pihaknya juga mengawasi semua persaingan usaha baik swasta maupun BUMN. “Khusus Lebaran, terkait dengan inflasi, kami menaruh perhatian pada komoditas bawang, beras, telur, daging dan minyak. Karena KPPU kan bukan lembaga pengawas harga tetapi layaknya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Nah kami masuk, ketika harga sudah tidak wajar dan masyarakat sudah resah,” imbuhnya.

Baginya, masalah transportasi dan jalur distribusi kerap menjadi alasan klasik lonjakan harga di pasar. Padahal, masalah terbesar ada pada struktur pasar yang kerap tidak memungkinkan konsumen mengakses barang dan jasa yang lebih bervariasi.

“Nah kalau pemasoknya hanya 5, kemudian permintaan pasar tinggi, maka mau tidak mau harga ditentukan pemasok ini. Tetapi kalau pesaingnya banyak, misalkan Bulog atau pengusaha yang punya akses mirip, tentu bisa mengkoreksi harga pasar. Sehingga  inflasi bisa terkendali. Punishment kepada pelaku usaha curang, kata dia, minimal denda Rp 1 miliar dan maksimal Rp 25 miliar. Dengan hitungan kontribusi kesalahan, dan berbagai indikator yang telah valid dan ditempuh sesuai prosedur yang berlaku,” ungkapnya.

Sehingga, pihaknya juga mendorong pemerintah, memberikan ruang kepada pelaku usaha untuk berusaha yang sehat. Bukan hanya operasi pasar jelang hari raya, mengingat operasi pasar hanya di tengah pasar, dan dirasa tidak terlalu efisien menekan inflasi.

“Kalau regulasi dan kebijakan tidak mendukung, atau pengusaha dikondisikan supaya tidak efisien dan tidak jelas, maka pengusaha juga akan defense. Sehingga harus paralel, antara pemerintah dan pengusaha. Makanya kami inginkan adanya reformasi struktur pasar,” tegasnya. (SB-Ijo)

 

Comments

comments