Spanduk “Penggal Kepala” Bisa Picu Konflik Horizontal

182

Made Arjaya (kanan) mengutarakan kekhawatirannya tentang efek spanduk “Penggal Kepala.” (foto raka)

SULUHBALI.CO, Denpasar – Munculnya spanduk penghinaan yang ditujukan pada Gubernur Bali Made Mangku Pastika oleh kelompok yang menamakan diri Jaringan Aksi Tolak Reklamasi (Jalak), salah satunya berbunyi “Penggal Kepala Mangku P” direspon Ketua Komisi 1 DPRD Bali Made Arjaya dalam sebuah acara di Denpasar, Kamis (13/3), sebagai upaya aktor intelektual di belakang spanduk tersebut, untuk memicu terjadinya konflik horizontal di Bali.

Karena itu politisi PDI-P ini meminta Polda Bali yang menangani kasus ini segera menangkap aktor intelektualnya, agar Bali kembali kondusif. Bila dibiarkan terus, kasihan yang jadi korban yang kecil kecil, seperti 4 orang yang memasang spanduk yang berisi tandatangan darah di depan kantor DPRD Bali.

“Ini harus segera diselesaikan, hukum harus ditegakkan, tangkap aktor dibalik pembuatan spanduk tersebut. Kalau dibiarkan akan terjadi konflik horizontal.” tegas Arjaya.

Disinggung mengenai berita bahwa setelah kejadian spanduk tersebut, ada kabar Desa Sidakarya menutup jalan atau akses untuk desa lain agar tidak melakukan kegiatan apapun disana, Arjaya membantah keras, karena pemberitaan tersebut tidak ada dan tidak benar adanya.

Arjaya menegaskan bahwa satu-satunya jalan keluar dari permasalahan ini adalah tangkap segera aktor dibalik semua ini, sambil menambahkan kenapa aktor intelektual yang mengkondisikan petisi di atas spanduk tidak berani mengakui perbuatannya. Apalagi perbuatan ini kan sudah muncul ke permukaan, jadi sudah waktunya menunjukan diri.

Arjaya juga menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam menyikapi ajakan yang bersifat provokatif, baik dalam mengikuti demo, dan sebagainya. Karena menurutnya aktor dibalik semua ini memang sangat pintar mencuci otak, terbukti sampai membuat Bendesa Sidakarya kelimpungan, karena Bendesa Sidakarya sendiri mengaku tidak tahu menahu masalah tersebut. “Kalau masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan cepat oleh Kapolda Bali, maka ini akan berdampak akses yang lebih besar,” imbuh Arjaya sambil menambahkan dirinya akan menyampaikan hal ini langsung pada Kapolda Bali pada pertemuan DPRD Bali dengan Polda Bali beberapa hari ke depan. (SB-bon)

Comments

comments

Comments are closed.