SK Reklamasi telah Mendapat Rekomendasi DPRD

353

SULUHBALI.CO, Denpasar—Surat Keputusan (SK) Gubernur sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, karena sudah mendapat rekomendasi dari DPRD Bali. Hal ini mengemuka dalam jumpa wartawan yang dilakuan gubernur Bali Mangku Pastika, di pers room Pemprov Bali, Jumat (2/8).

Dalam jumpa pers  ini Gubernur Bali Made Mangku Pastika menjelaskan tentang mekanisme dikeluarkan Surat Keputusan nomor : 2138/02-C/HK/2012 tentang PEMBERIAN IZIN DAN HAK PEMANFAATAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN WILAYAH PERAIRAN TELUK BENOA PROVINSI BALI.

”Masyarakat harus tahu apa itu reklamasi. Kalau mereka tahu mereka pasti mengerti arti penting reklamasi. Reklamasi bukan berarti menjual pulau, tetapi kita dibelikan pulau,” tegas Gubernur.

Sebelum SK Gubernur tentang Reklamasi Teluk Benoa ini dibuat, terlebih dahulu dilakukan pengkajian-pengkajian yang dilakukan oleh staf ahlinya, “SK ini juga diperkuat dengan adanya rekomendasi dari DPRD Bali.”

“Jadi SK ini sudah sesuai sengan prosedur dan bukan sembarangan dibuat,” lontar Pastika sambil memperlihatkan Surat Rekomendasi DPRD Bali bernomor : 660./14278/DPRD

Dalam surat rekomendasi yang dikeluarkan DPRD disebutkan:

Berdasarkan surat badan perencanaan pembangunan daerah provinsi bali tanggal 10 Desember 2012 Nomor 005/4149/BAPPEDA perihal presentasi Feasibility Study (FS) rencana pemanfaatan dan pengembangan kawasan perairan teluk benoa oleh PT. Tirta Wahana Bali Internasional, serta pemaparan dari tim LPPM Universitas Udayana Bali, maka dari itu kami DPRD Provinsi Bali mendukung eksekutif untuk menindaklanjuti kajian dari tim LPPM Universitas Udayana Bali dalam menanggulangi dan mengamankan Pulau Bali dari bahaya Tsunami serta diharapkan dalam pembangunannya tidak terjadi pengerusakan lingkungan dan pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Gubernur Pastika mengatakan bahwa dampak positif dari reklamasi ini salah satunya menjaga teluk tersebut dari abrasi dan ancaman tsunami. Selain itu juga dapat membuka lapangan kerja baru. Dimana dalam SK Gubernur sudah dicantumkan batasan-batasan atau pagar-pagar yang menjaga keasrian dan kelestarian tempat tersebut.

Bali juga merupakan tempat tujuan pariwisata dan diperlukan terobosan dan upaya-upaya dalam mendukung pariwisata Bali tanpa merusak alam itu sendiri. Salah satu terobosan itu adalah Reklamasi Teluk Benoa.

Pastika  mengatakan, ”Jangan dilihat dampak negatif saja, tetapi lihat juga dampak positifnya, karena dalam pembangunan pasti ada Pro dan Kontra.”rekom

Pemaparan Pendapat Reklamasi

Untuk menjawab opini masyarakat tentang Pro dan Kontra Reklamasi ini, Gubernur Bali mengundang para elemen masyarakat yang selama ini memberi opini negatif atau positip tentang Reklamasi Teluk Benoa untuk bisa melakukan pemaparan pendapatnya tentang reklamasi pada Hari Sabtu, 3 Agustus 2013, pukul 09.00 wita di gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar.

Pastika menegaskan, “siapa saja boleh datang dan berbicara, dan tanpa ada batas waktu kalau bisa sampai pagi, biar masyarakat mengetahui apa itu Reklamasi.”

Reklamasi merupakan salah satu pembangunan jangka panjang, jadi manfaatnya dirasakan 5-10 tahun kedepan, “Dimana yang menikmatinnya anak – cucu kita. Pahami dulu, baru anda akan mengetahui arti dan manfaat dari Reklamasi ini,” sambung Pastika dihadapan wartawan.

Dalam acara ini, ia juga mengatakan, “Tidak ada kepentingan dan keuntungan  pribadi, ini murni demi pembangunan Bali. “Membangun Bali bukan hanya dengan wacana tetapi harus melakukan sesuatu yang positif dan bermanfaat bagi Bali tanpa mengambil keuntungan pribadi atau beberapa golongan.” Tutup pastika. (SB-Putra)

 

Video Jumpa Pers Pembahasan SK Reklamasi

 

 

Kutipan dari SK Gubernur Bali Nomor 2138/02-C/HK/2012 :

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR : 2138/02-C/HK/2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN DAN HAK PEMANFAATAN, PENGEMBANGAN DAN

PENGELOLAAN WILAYAH PERAIRAN TELUK BENOA PROVINSI BALI

GUBERNUR BALI,

 

Menimbang :

 

  1. Bahwa Bali sebagai tujuan wisata Dunia memiliki daya dukung alam yang terbatas dan merupakan daerah yang rawan bencana, khususnya bencana Tsunami.
  2. Bahwa di perlukan suatu terobosan dan upaya – upaya dalam mendukung pariwisata Bali tanpa merusak alam itu sendiri.
  3. Bahwa pengelolaan dan pemanfaatan perairan teluk benoa merupakan salah satu solusi alternatif pemecahan dalam mengatasi kendala sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B.
  4. Bahwa telah ada dokumen rencana pemanfaatan dan pengembangan kawasan perairan teluk benoa dari lembaga penilitian dan pengabdian masyarakat, Universitas Udayana, dan rekomendasi DPRD Provinsi Bali terhadap rencana pemanfaatan teluk benoa.
  5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf A, B, C, dan D, perlu menetapkan keputusan Gubernur tentang pemberian ijin dalam hal pemanfaatan, pengembangan, dan pengelolaan wilayah perairan teluk benoa.

 

Mengingat :

 

  1. Undang – undang no 64 tahun 1958, tentang pembentukan daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 no 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 1649).
  2. Undang – undang No 32 Tahun 2004, tentang pemerintahan daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4487). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang – undang No 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang – undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4844).
  3. Undang – ndang no 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 67, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4724).
  4. Undang – undang no 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4725).
  5. Undang – undang No 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 84, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4739).
  6. Undang – undang No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5234).
  7. Peraturan pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah. Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota. (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4737).
  8. Peraturan Daerah No 16 Tahun 2009 tentang rencana tata ruang wilayah provinsi Bali tahun 2009 – 2029. (lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 No 16, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali 15).

 

MEMUTUSKAN

 

Menetapkan :

 

Kesatu                  :  Memberikan izin dan hak pemanfaatan, pengembangan, dan pengelolaan wilayah     perairan teluk benoa provinsi Bali kepada :

  1. Nama Perusahaan                  : PT. Tirta Wahana Bali Internasional
  2. Bidang                                        : Pembangunan, Perdagangan, dan Jasa
  3. Penanggung jawab                  : Hendi Lukman
  4. Jabatan                                      : Direktur
  5. Alamat                                       : Maharani Room, Discovery Kartika Plaza Hotel, Jl.   Kartika Plaza, Kuta Bali

Kedua                   : Luas Area pemanfaatan, pembangunan, dan pengelolaan wilayah perairan teluk benoa provinsi Bali bagaimana dimaksud dalam diktum kesatu seluas ± 838 (delapan ratus tiga puluh delapan) Ha sebagaimana tercantum dalam lampiran satu keputusan ini, dan pada titik koordinat sebagaimana tercantum dalam lampiran dua keputusan ini.

Ketiga                   : Jangka waktu pemanfaatan, pengembangan, dan pengelolaan wilayah perairan teluk benoa provinsi bali yang diberikan kepada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu selama 30 tahun dan dapat di perpanjang selama 20 tahun.

Keempat             : pemegang ijin wajib :

  1. Mengikuti dan mentaati prosedur perijinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – udangan yang berlaku.
  2. Melakukan kajian terhadap pelaksanaan pembangunan kawasan daratan penyangga sebagai dasar pemanfaatan dan pengembangan selanjutnya di perairan teluk benoa.
  3. Menyusun dan menyerahkan rencana kegiatan pemanfaatan, pengembangan, dan pengelolaan wilayah perairan teluk benoa kepada Gubernur Bali.
  4. Melaksanakan analisa mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL).
  5. Mengikutsertakan dan mempekerjakan masyarakat disekitar tempat usahanya, serta membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat disekitarnya.
  6. Merehabilitasi kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan usahanya.
  7. Melaporkan setiap kegiatanya secara berkala kepada Gubernur setiap 6 Bulan sekali.

Kelima                  : Pemegang izin dilarang :

  1. Memindahtangankan ijin dan hak pemanfaatan, pengembangan, dan pengelolaan wilayah perairan teluk benoa kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Gubernur.
  2. Menyelenggarakan kegiatan yang bertentangan dengan nilai – nilai agama, budaya, kesusilaan, dan/ atau ketertiban umum.

Keenam               : Apabila lima Tahun setelah tanggal penetapan keputusan ini, belum ada pelaksanaan pembangunan kawasan daratan penyangga, maka keputusan ini akan ditinjau ulang.

Ketujuh                : Apabila pemegang ijin tidak melaksankan ketentuan –ketetuan sebagaiman dimaksud dalam keputusan ini, maka ijin akan ditijau kembali sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Kedelapan          : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang di tetapkan.

Comments

comments

Comments are closed.