Sidang Korupsi | Harga Tiket dan Hotel Mahal untuk DPRD Denpasar

164
ilustrasi.

SULUH BALI, Denpasar — Saksi dari sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum terkait dugaan kasus korupsi perjalanan dinas di daerah setempat memberikan keterangan berbelit-belit di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Denpasar, Jumat (16/12/2016).

Saksi Made Mertaningsih selaku Pembantu Bendahara DPRD Denpasar mengaku tidak mengetahui adanya harga tiket pesawat dan hotel tempat anggota dewan harganya tergolong mahal.

“Saya tidak mengetahui kalau harga tiket untuk perdin 2014 itu mahal, karena saya hanya diminta bantuan oleh terdakwa I Gusti Made Patra yang saat itu menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk membuat laporan surat pertanggungjawaban anggaran,” kata saksi.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Sutrisno itu, saksi mengatakan pihaknya hanya membantu memasukkan data ”boarding pass”, tiket pesawat dan hotel, karena bahannya dari PPTK.

“Setelah surat pertanggungjawaban (SPJ) dewan ditandatangani, barulah diserahkan kepada bendahara,” katanya.

Sementara itu, saksi Nyoman Astina selaku Bendahara mengaku hanya bertugas memverifikasi SPJ tersebut terkait bukti keberangkatan tiket pesawat dan hotel.

“Saya tidak mengetahui siapa yang menunjuk dua travel (Sunda Duta Tour dan Travel dan Bali Daksina Wisata) ini menjadi rekanan terkait pengadaan perdin ini,” katanya.

Terkait mahalnya harga tiket pesawat dan hotel yang dinilai terlalu mahal tersebut, saksi juga mengaku tidak mengetahui hal itu. Dalam sidang itu jaksa juga menghadirkan dua saksi lainnya yakni Made Ardani selaku Kasubag Perbendaharaan dan Made Suitra selaku Kabag Keuangan.

Dalam dakwaan disebutkan, perjalanan dinas (perdin) DPRD Denpasar dilakukan Tahun 2013 untuk peningkatan kapasitas lembaga DPRD, dimana dalam perjalanan itu menganggarkan uang Rp12,26 miliar lebih.

Dalam Perdin itu diikuti 45 orang anggota dewan yang diduga terdapat kecurangan menaikkan harga (mark up) tiket pesawat dan hotel.

Perbuatan terdakwa dianggap telah memperkaya pihak travel agen yakni Sunda Duta Tour dan Travel dan Bali Daksina Wisata yang mengakibatkan kerugian negara Rp2,3 miliar.

Atas perbuatannya itu, terdakwa didakwa Pasal 2 Ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor yang diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Kemudian, Pasal 3 Ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor yang diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (SB-ant)

Comments

comments