Serikat Buruh Tuntut Pemerintah Hapus Sistem Out Sourcing

35
Para demontran saat demo di depan kantor Gubernur Bali. |foto-raka|

SULUHBALI.CO Denpasar –  Puluhan Buruh yang tergabung dalam FSPM ( Federasi Serikat Pekerja Mandiri ), Rabu (30/04/2014) mendatangi Kantor Pemerintah Provinsi Bali untuk meminta agar pemerintah segera membuat peraturan yang melindungi para pekerja serta menolak system out sourcing.

“Aksi hari ini bersama FSPM dan FNPBI ada 4 point tuntutan yaitu membentuk lembaga pengawas perburuhan independen, penerapan upah minimum sektoral Provinsi, pembentukan lembaga pengawasan perburuhan, memasukan komponen adat dan budaya dalam upah minimum. Karena dalam prakteknya baik jasa maupun manufaktur menerapkan system kerja kontrak dan out sourcing di semua lini,” ungkap Ketua Wilayah FNPBI Provinsi Bali Ihsan Tantowi.

Seiring dengan mulai tumbuhnya kelas pekerja yang bersamaan dengan tumbuhnya investasi ternyata tidak serta memberikan pemerataan kesejahteraan kepada masyarakat khususnya kelas pekerja. Masih banyak pelanggaran terhadap hak-hak para pakerja mulai dari upah yang rendah, intimidasi terhadap pengurus serikat pekerja hingga penerapan pekerja kontrak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Ini menjadi persoalan karena Pemerintah dengan lembaga pengawas di Dinas Tenaga Kerja mengaku kekurangan orang. Maka solusi saat ini adalah membentuk lembaga pengawas perburuhan yang menjadi solusi jangka pendek,” ujar Ihsan.

Tuntutan tersebut adalah hal minimal yang harus segera dilaksanakan pemerintah daerah agar hak-hak pekerja di Bali mulai dapat terlindungi sehingga dapat memberikan efek meningkatnya kesejahteraan pekerja di Bali.

Mereka menilai Pemerintah  hingga saat ini belum juga memperlihatkan keberpihakan kepada kelas pekerja dengan semestinya juga semakin memperparah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak para pekerja yang dilakukan oleh para pemilik modal.

Hal ini dapat terlihat dengan belum munculnya perda maupun pergub yang dapat melindungi hak-hak pekerja yang ada di Bali.

Padahal beberapa daerah lain seperti Jakarta, Jawa Barat, Surabaya dan daerah lain dengan inisiatif kepala daerahnya berani membuat peraturan daerah yang secara terperinci melindungi para pekerjanya baik dalam hal perlidungan upah, pengetatan pelaksaan outsorcing dan pekerja kontrak dan lain-lain.

Aksi damai para buruh ini diterima oleh Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali I.G.N Sudarsana  mewakili Gubernur  yang sedang mengikuti rapat di Jakarta. “Pak Gubernur saat ini sedang berada di Jakarta mengikuti Musrenbangnas  hari ini, Ini tidak ada istilah sembuny,” ungkap I.G.N Sudarsana.  (SB-IJO)

Comments

comments

Comments are closed.