SULUH BALI, Karangasem – Sebagai tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Provinsi Bali mengenai Padat Karya Tunai tahun 2018 pada tanggal 25 s/d 28 Pebruari, Kecamatan Sidemen yang difasilitasi Pendamping Desa kecamatan Sidemen mengumpulkan sekretaris desa se-kecamatan Sidemen dalam membahas dan menyamakan persepsi terkait pelaksanaan PKT tahun 2018, Selasa, (13/3/2018) di Aula Kantor Camat Sidemen.

Kegiatan dihadiri A.A Made Suryajaya, Camat Sidemen, Kasi PMD Sidemen, I Nengah Suarya, TA-PP P3MD Karangasem, I Komang Kutawaringin, TA-ID P3MD Karangasem, I Ketut Sugiarta, Sekretaris desa se-kecamatan Sidemen, PD/PDTI dan PLD di kecamatan Sidemen.

A.A Made Suryajaya menyambut baik adanya rapat koordinasi yang dilakukan dengan mengumpulkan para sekdes dalam membahas PKT, ia berharap kedepannya desa-desa akan dipacu untuk semakin maju dan berkembang dalam pembangunan desa. “Nanti kita kan berikan penghargaan. Masing-masing desa berlomba terkait dengan pembangunan desa di kecamatan Sidemen,” katanya.

Kasi PMD Sidemen, Nengah Suarya mengungapkan kegiatan koordinasi dengan sekdes maupun perbekel se-kecamatan Sidemen tetap dilakukan termasuk pelaksanaan PKT yang menjadi program wajib Pemerintah pusat. “Kita mendorong teman-teman sekdes di desa untuk melaksanakan program PKT termasuk pengemangan aplikasi-aplikasi dalam mendukung pembangunan desa,” ungkapnya.

Ia juga mendorong kedepannya agar masing-masing desa di Kecamatan Sidemen memaksimalkan potensi yag dimiliki sesuai dengan program Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades) sehingga desa memilki satu desa satu pruduk unggulan. “Kedepan potensi desa akan dikembangkan, termasuk desa adat akan dibuatkan MoU,” ungkapnya.

I Komang Kutawaringin, Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif (TA-PP) yang juga Koordinator P3MD Kabupaten Karangasem menjelaskan program Padat Karya Tunai (PKT) harus dilaksanakan wajib mengingat merupakan SKB 4 Menteri (Kemendes, Kemenkeu, Kemendagri dan Bapenas), “program ini tidak bisa ditolak, dalam pelaksanaannya harus ditindaklanjuti prebekel. Tidak hanya 30% upah tetapi juga kesempatan bekerja untuk RTM,” jelasnya.

Sementara Tenaga Ahli Infrastruktur Desa (TA-ID),I Ketut Sugiarta menjelaskan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan PKT yakni pertama, minimal kegiatan dibidang pembangunan yang sumber dananya dari Dana Desa (DD) wajib  30% upah. Kedua, upah dibayarkan secara harian dan maksimal bulanan, ketiga, pengerjaan dilakukan swakelola dan diberikan priorita pengerjaannya dari RTM, pengangguran, setengah pengangguran dan stunting.

Menindaklanjuti PKT desa-desa diharapkan untuk melakukan review penyesuaian RAB kegiatan fisik yang menggunakan dana desa seperti menggeser belanja bahakan disesuaikan dalam memenuhi upah atau melakukannya dengan refocusing pada salah satu kegiatan (SB-Skb)

Comments

comments