Sedang Diselidiki Spanduk Cap Jempol Darah Berisi Hujatan

51

SULUHBALI.CO, Denpasar – Sekelompok orang telah memasang spanduk berisikan kata-kata hujatan dan dibubuhi dengan cap jempol darah yang ditujukan pada Gubernur Bali. Saat dijumpai wartawan Gubernur Made Mangku Pastika Denpasar, Rabu (26/2), mengatakan belum mengetahui pasti maksud dan tujuannya spanduk tersebut.

Aksi ini dikabarkan dikerjakan oleh beberapa orang yang diperkirakan merupakan warga dari Sidakarya, Denpasar. Dengan mengenakan pakaian hitam, sekelompok orang tersebut meletakkan spanduk tepat di depan Kantor DPRD Provinsi Bali.

“Untuk hal ini kita sudah adakan penyelidikan dan sudah dilaporkan pula kepada polisi untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut,” ujarnya.

Ia juga menghimbau kepada seluruh jajarannya agar tidak emosional dalam menanggapi permasalahan semacam ini, Ia juga mengatakan agar hal-hal yang tidak benar seperti itu diurus oleh pihak kepolisian. “Apapun itu yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab kita selalu minta pertolongan kepada pihak yang berwenang untuk mengurusi hal-hal seperti itu,” ungkap Pastika.

Kepala Biro Humas Provinsi Bali Ketut Teneng juga menambahkan mengenai hal sepeti diatas, itu merupakan hal yang sudah melanggar hukum. “Yang dilakukan itu sudah mengancam perorangan, menghina perorangan ditambah lagi membawa simbul-simbul itu merupakan perbuatan yang tidak benar dan sudah akan diselidiki,” ujarnya.

Menurutnya, tindakan demikian tak pantas dilakukan oleh masyarakat Bali yang dikenal menjunjung tinggi etika dan kesopanan. Dia berharap, Krama Bali yang berbudaya tetap mengedepankan etika dan sopan santun dalam menyikapi sebuah persoalan. “Masyarakat jangan mudah terhasut dan diadu domba oleh oknum yang tak bertanggung jawab,” ujarnya.

Jangan sampai, hanya karena hasutan dan provokasi pihak tertentu, masyarakat tak menyadari bahwa mereka jadi ikut-ikutan telibat dalam tindakan yang mengandung unsur fitnah, pencemaran nama baik, membuat perasaan tidak menyenangkan hingga ancaman. Karena tindakan demikian dapat berujung pada persoalan hukum. Lebih ironis lagi karena tindakan tersebut ditujukan kepada simbol negara seperti Gubernur. Untuk itu, dia minta aparat yang berwajib bertindak tegas menyikapi persoalan ini.

Sebaliknya, jika masyarakat mengetahui ada hal-hal yang berbau hasutan dan provokasi, sebaiknya segera melaporkan kepada pihak yang berwenang. “Jangan mempercayai informasi yang belum jelas kebenarannya,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu dia juga mengingatkan bahwa kondusivitas Bali harus tetap terjaga agar masyarakat dapat menjalankan tugas masing-masing. Menurut dia, upaya menjaga Bali tetap kondusif menjadi tanggung jawab seluruh komponen termasuk media. Karena itu, media diharapkan menyajikan berita yang berimbang dan menyejukkan, bukan malah memperuncing masalah.

Komnas HAM

Pada persoalan surat dari Komnas HAM terkait wacana reklamasi Teluk Benoa, kata Teneng Gubernur Pastika telah menanggapinya. Pada prinsipnya, Gubernur sudah melaksanakan tiga point permintaan Komnas HAM jauh sebelum polemik tentang wacana reklamasi berkembang.

Lebih lanjut Ketut Teneng mengurai, Komnas HAM dalam Surat Nomor 037/K/Mediasi/II/2014 menyampaikan tiga point permintaan kepada Gubernur Bali Made Mangku Pastika.

Pertama, mendorong terciptanya suasana yang kondusif untuk menghindari terjadinya konflik horizontal baik antara masyarakat Desa Tanjung Benoa maupun masyarakat Bali pada umumnya. Point kedua, memberikan ruang dan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara penuh dalam pengelolaan lingkungan agar tercipta pariwisata yang bertanggungjawab dan berkelanjutan. Ketiga, memperhatikan dan mempelajari data dan informasi sebagaimana disampaikan oleh pengadu untuk kepentingan perlindungan HAM.

Pada prinsipnya, tambah Teneng, Gubernur Pastika sudah melaksanakan ketiga point permintaan tersebut. “Bahkan jauh hari sebelum wacana reklamasi berkembang, Gubernur secara umum sudah melaksanakan seperti yang dimaksud,” ujarnya.

Terkait point pertama Surat Komnas HAM, Gubernur Pastika telah mendorong terciptanya suasana kondusif dengan terus memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat Bali untuk menjaga kondusivitas dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, khususnya anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Bali.

Selanjutnya untuk point kedua, Gubernur memberikan ruang dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara penuh dalam pengelolaan lingkungan melalui berbagai kegiatan. Ruang yang disediakan antara lain forum simakrama yang terbuka bagi masyarakat umum, media sosial hingga sms centre. Sementara kegiatan yang dilakukan antara lain dengan terjun langsung dalam pengelolaan lingkungan hidup di Bali melalui gerakan kebersihan hingga penanaman pohon.

Gubernur juga tidak pernah melarang atau menghalang-halangi upaya masyarakat dalam pengelolaan lingkungan agar tercipta pariwisata yang bertanggungjawab dan berkelanjutan, sesuai konsep ‘pariwisata kerakyatan’.

Sedangkan untuk point ketiga, Gubernur sudah memperhatikan dan mempelajari data dan informasi sebagaimana disampaikan oleh pengadu, dengan tetap menghormati proses dan prosedur sesuai aturan yang berlaku.  (SB-lik/hum)

Comments

comments

Comments are closed.