Rieke Akan Bentuk UU Pekerja Media

57
Rieke Diah Pitaloka saat di wawancara. |foto-ijo|
SULUHBALI.CO Mangupura – Saat ini Indonesia baru memasuki era kebebasan Pers dan media merupakan salah satu objek yang digunakan dalam penyampaian informasi masih kepada masyarakat. Keselamatan para Jurnalis belum mendapat perhatian yang serius.
Peristiwa bisa terjadi dimanapun, kapanpun dan bisa dilakukan oleh siapapun, terkadang informasi yang diterima oleh para Jurnalis sering kali membahayakan nyawanya bisa menjadi taruhan seperti lokasi Bencana, Konflik bahkan lokasi perang dan pertempuran.
Bahkan dalam beberapa kejadian di lapangan para Jurnalis sering mendapat kekerasan bahkan hingga tewas di lokasi saat melakukan peliputan sepertin yang terjadi beberapa waktu lalu, seorang wartawan harus tewas saat melakukan peliputan Gunung meletus.
Rieke Diah Pitaloka yang temui saat menghadiri SPPI ( Serikat Pekerja Pos Indonesia ) di Hotel Grand Istana Rama Kamis (27/02/2014) dirinya saat ini sedang melakukan perjuangan dalam pembentukan Undang-undang yang khusus mengatur perlindungan bagi para Pekerja Media, karena perlindungan tersebut dinilai cukup penting. Sebab profesi seorang Jurnalis cukup spesial terutama dari sisi jam kerja dan resiko pekerjaanya.
“Kita akan memperjuangkan undang-undang perlindungan pekerja media itu penting karena, itu perlindungan untuk kontributor, stringer dan hak-hak kalian untuk melakukan perjanjian kerjasama serikat dan untuk perusahaan,” Ungkapnya.
Maka dari hal tersebut tidak diberlakukan maka para pekerja media akan tergilas dengan industri media asing yang siap menyerbu indonesia di tahun 2015. Saat ini masih banyak para wartawan yang masih di bayar rendah dikarenakan tidak adanya undang-undang yang mengatur secara khusus untuk para jurnalis.
“Sebenarnya menggunakan undang-undang tenaga kerja bisa, tetapi kan menurut saya anda bekerja di wilayah yang berbeda, lebih spesialis dari jam kerjanya, resiko pekerjaanya. Nah, dari undang -undang yang sekarang perusahanaan yang menggaji lebih rendah dari upah minimum, maka dia harus terkena sanksi pidana, denda 100 juta  dan tahanan 1 tahun,” tutup Rieke. ( SB – Ijo )

Comments

comments