Ratusan Penduduk Pendatang Di Denpasar Terjaring Sidak

0
700

Penertiban kelurahan padang sambian. |foto-humdps|

 

SULUH BALI, Denpasar – Maraknya penduduk pendatang (duktang) yang mengadu nasib di Denpasar, Bali, membuat jajaran desa/kelurahan di wilayah Kota Denpasar rutin melaksankan sidak di banjar atau lingkungan.

Hal ini seperti dilakukan Kelurahan Padangsambian yang telah melaksanakan Sidak Minggu malam (10/5/2015) di Br. Balun, Br. Merta Buana dan Buana Indah sebagai tindak lanjut dari sk.bendesa padangsambian no 05/kep/Dp.Pds/14.

Lurah Padang Sambian Wayan Yusswara ditemui di sela-sela sidak mengatakan penertiban ini rutin dilaksanakan di banjar-banjar di wilayah Kelurahan Padang Sambian. Menurutnya dalam penertiban ini melibatkan kaling, pecalang, babinsa dan babinkantibmas.

“Dari sidak di Br. Balun  kami telah menjaring 149 duktang tanpa identitas  yang terdiri dari 65 orang luar Bali dan 84 dari Kabupaten di Bali,” ujarnya. Sedangkan untuk di Br. Merta Buana menjaring duktang tanpa identitas sebanyak  97 orang dan banjar Buna Indah 145 orang. Jadi keselurhan duktang yang terjaring dalam sidak di tiga banjar sebanyak 411 orang.

Lebih lanjut Yusswara menambahkan sidak duktang juga untuk   meningkatkan pengawasan sehingga semua masyarakat baik masyarakat setempat  maupun pendatang merasa aman.

Jangan sampai kelemahan aparat digunakan teroris untuk melakukan aksinya. Yusswara mengharapkan kesadaran semua masyarakat terutama para pemilik rumah kos untuk  melaporkan keberadaan duktang yang kos dirumahnya.

Penertiban ini juga sebagai  salah satu langkah untuk mencegah peluang terjadinya kriminalitas yang belakangan ini marak terjadi di kota-kota besar.

Yusswara menambahkan, pendataan administrasi kependudukan wajib dilakukan untuk memberi kepastian hukum kepada penduduk pendatang.

“Bila pendataan administrasi penduduk pendatang telah berjalan baik tentunya akan memudahkan memantau keberadaan penduduk pendatang ,” ujar Yusswara.

Dengan adanya UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, untuk pendataan administrasi kependudukan tidak dipunguti biaya apapun. Untuk penduduk pendatang yang tinggal di wilayah Kelurahan Padangsambian dibuatkan Kartu Identitas Jaminan Sosial (KIJS).

Untuk mengurus Kartu Identitas Jaminan Sosial (KIJS) tersebut penduduk pendatang harus memiliki surat pengatar dari tempat kos dan kaling serta adat setempat yang kemudian pengawasannya dilakukan desa adat setempat.

Pemerintah Kota Denpasar intinya tidak pernah melarang penduduk pendatang untuk tinggal di wilayah Kota Denpasar namun wajib melapor diri setelah menetap 2 X 24 jam.

“Peran serta aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjaga suasana kondusif, tanpa keikutsertaan aktif masyarakat maka petugas tidak akan mampu berbuat maksimal”, tegasnya.

Sementara itu Kepala Lingkungan Bajar Balun Ketut Sara Winata ditemui disela-sela sidak  mengatakan dari sidak duktang terjaring 149 orang.

“Kita mengalami kendala dalam pendataan duktang,  mengingat banyaknya tempat kos yang ada  di Desa Dauh Puri  Kauh,terutama di Banjar Sumuh,” kata Winata.

Winata mengakui dari tahun ke tahun jumlah penduduk pendatang diwilayahnya semakin meningkat, namun untuk mengantisipasi hal tersebut pihaknya mengaku akan terus mengadakan sidak yang secara rutin yang dilakukan sebulan sekali. (SB-HumDps)

 

Comments

comments