Raih Nilai 57,61 | Kementrian Koperasi Protes Kemenpan-RB

1429
Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga didampingi Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Agus Muharram meninjau salah satu stand pameran Smesco Festival ke 13 seusai dibuka secara resmi di JCC, Bulan Oktober 2015 di Jakarta.

SULUH BALI, Jakarta — Kementerian Koperasi dan UKM yang dipimpin Menteri AA Puspayoga mempertanyakan objektivitas penilaian atas kinerja kementerian/lembaga yang dirilis Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Dalam penilaian akuntabilitas tersebut dibagi kedalam 4 kategori yakni AA dengan nilai 90 – 100, BB dengan nilai 70-80, CC dengan nilai CC dengan nilai 50-60, D dengan nilai 0-30. Dari 77 kementerian dan lembaga yang dinilai, Kementerian Keuangan, KPK, Kementerian Kelautan Perikanan, dan Badan Pemeriksa Keuangan mendapat penilaian tertinggi, sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapat penilaian CC.

Berikut 4 Kementrian yang mendapat nilai CC (skor 50-60) seperti yang direlease Kemenpan-RB

  1. Kementerian Tenaga Kerja 57,79 (Menteri dari PKB)
  2. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 57,61 (Menteri dari PDI-P)
  3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 53,97 (Menteri dari PKB)
  4. Kementerian Pemuda dan Olahraga 53,54 (Menteri dari PKB)

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram di Jakarta, Selasa (5/1/2016), mengatakan kementeriannya dinilai CC alias cukup memadai oleh kementerian yang dipimpin oleh Menteri Yuddy Chrisnandi tersebut.

Agus mengatakan sampai sejauh ini penilaian yang diberikan Kemenpan-RB nyatanya menuai kontroversi di tengah masyarakat.

“Kami menerima penilaian itu sebagai introspeksi untuk kemajuan ke depan. Tapi, dalam hal ini, kami juga mempertanyakan objektivitas dari penilaian tersebut,” kata Agus Muharram.

Sebab, menurut Agus, bila mengacu pada perencanaan dan kualitas perencanaan, kementeriannya sudah melakukan koordinasi bersama dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan.

“Bahkan, bicara penyerapan anggaran, kita bisa mencapai 83,7 persen. Lucunya, ada kementerian yang penyerapan anggarannya di bawah Kementerian Koperasi dan UKM dan berstatus disclaimer dari BPK, mendapat nilai B,” kata Agus.

Dari sisi reformasi birokrasi, lanjut Agus, kementeriannya sudah merampingkan struktur organisasi sebelum tahun baru 2016.

“Kita juga mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari BPK, termasuk juga sudah menandatangani pakta integritas,” kata Agus.

Dari sisi program, Agus mengatakan kementeriannya sudah melakukan banyak terobosan di antaranya, memberikan akta notaris pendirian koperasi gratis, pengurusan hak cipta bagi UKM yang semakin cepat dan gratis, Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) yang diberikan gratis melalui Lurah dan Camat setempat, hingga penyaluran pupuk bersubsidi yang dikelola KUD.

“Suku bunga KUR juga tahun ini sudah diturunkan menjadi 9 persen. Dan itu baru bisa diterapkan di masa sekarang,” kata Agus.

Agus berharap ke depan Tim Penilai dari Kemenpan-RB sebelum melakukan penilaian atas kinerja kementerian/lembaga sebaiknya melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada kementerian/lembaga yang bersangkutan agar mendapatkan gambaran yang utuh dan objektif. (SB-ant)

Comments

comments