Puluhan Profesor Akan Dipanggil Bawaslu

35

Lanang Perbawa dan Ketua Bawaslu Ketut Rudia di Kantor Bawaslu Bali. |foto-raka|

Dicurigai Tidak Netral dalam Pilpres 2014

 

SULUHBALI.CO, Denpasar – Menurut Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan mengenai Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali telah melakukan pemanggilan terhadap mantan Rektor Unud Prof. Made Bakta dan Mantan Ketua KPU Bali Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, karena menurut informasi keduanya diberitakan memberi dukungan yang dapat menguntungkan salah satu pasangan Capres pada Pilpres tahun ini, padahal keduanya masih menjabat sebagai PNS. Bawaslu juga akan segera memanggil puluhan Profesor yang juga ikut terlibat.

“Kami dari Bawaslu memanggil beliau dan berdiskusi mengklarifikasi masalah pemberitaan tersebut, karena dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) jelas ditulis bahwa dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden PNS dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan salah satu calon,” jelas Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Rudia saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (12/6/2014).

Seusai melakukan diskusi klarifikasi terhadap Prof. Bakta yang saat itu didampingi oleh Prof. Ibrahim sebagai Konsultan, Bawaslu akan segera memanggil dan mengklarifikasi puluhan Profesor  yang menurut informasi masuk kedalam eksponen akademisi pendukung salah satu calon Presiden.

“Karena Kami juga sudah menyadari Prof. Ibrahim terlibat, maka nanti Prof. Ibrahim akan kami panggil khusus, tanpa ada kaitannya dengan prof. Bakta. Dan Bawaslu akan memanggil puluhan Profesor yang menurut informasi masuk kedalam eksponen akademisi pendukung salah satu calon, yang salah satunya adalah Prof. Nyoman Sudiana, dimana pada saat Pileg lalu juga sudah pernah dipanggil Bawaslu terkait dengan ketidaknetralannya,” ungkap Rudia.

Mengenai pemanggilan terhadap mantan Ketua KPU Bali Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, Bawaslu mengatakan dalam informasi yang diperoleh, disebutkan bahwa Lanang sebagai konsultan dan pendukung dari salah satu partai, sementara Lanang masih menjabat sebagai PNS.

“Kami juga sudah klarifikasi dengan Lanang dan ini hanya sebuah kekeliruan yang sesungguhnya Lanang hanya mengomentari pemberitaan tersebut tanpa terlibat,” paparnya.

Terkait dengan hal tersebut Lanang menanggapi santai, “Ini mungkin karena saya dimintai informasi atau konsultasi, tetapi tidak hanya oleh satu partai dan itupun oleh caleg-calegnya, dan jika dikatakan konsultan memang benar saya konsultan yang basic saya dibidang pemilu tetapi tidak hanya dari satu partai tetapi beberapa partai itupun jika saya diundang dan ditanyai mengenai pemilu,” ungkap Lanang Perbawa usai diskusi klarifikasi dengan Bawaslu.

Lanang juga berharap agar Bawaslu dapat professional terhadap semua pihak yang terindikasi memihak. “Kalau saya sebagai konsultan dipanggil, saya juga meminta kepada Bawaslu semua yang diberitakan termasuk Rektor dan Guru Besar yang ikut melakukan deklarasi dukungan agar juga dipanggil dan saya harap Bawaslu harus tegas, kalau memang salah harus diklarifikasi dan kalau memang tidak harus dijelaskan juga,” jelasnya. (SB-Lik)

 

Comments

comments