Produsen Arak Bali Terus Jadi Korban Pemerasan Oknum Aparat

531
Ilustrasi.

SULUH BALI, Denpasar — Fraksi Partai Golkar DPRD Bali mendorong pemerintah daerah membuat Peraturan Daerah Khas Bali dalam upaya melindungi peredaran minuman beralkohol guna pelestarian nilai budaya dan pelayanan pariwisata.

“Kami mendorong kepada pemerintah daerah (kabupaten dan kota) untuk membuat peraturan daerah (Perda) guna melindungi peredaran minuman beralkohol produsen lokal, seperti arak, berem dan tuak,” kata juru bicara Fraksi Golkar DPRD Bali Wayan Rawan Atmaja pada rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Bali di Renon, Kota Denpasar, Kamis (4/2/2016) Ia mengatakan usulan Fraksi Golkar untuk membuat perda perlindungan peredaran minuman beralkohol produsen lokal dengan tujuan masyarakat yang bekerja di produksi itu bisa tetap eksis.

“Selain itu produksi minuman beralkohol lokal ini sebagai mata pencaharian masyarakat secara turun-temurun sehingga perlu ada perlindungan dan pembinaan guna membuat standarisasi produk,” ujarnya.

Bukan sebaliknya, kata dia, produsen minuman beralkohol lokal (tuak, arak dan berem) dijadikan ladang untuk memeras oleh oknum-oknum dengan dalih penegakkan hukum.

“Kalau sudah ada kejelasan payung hukumnya, dalam hal ini perda perlindungan peredaran minuman beralkohol lokal tersebut, maka produsen pun harus dibina sehingga menghasilkan produk berkualitas dan memenuhi standar,” ucap politikus asal Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.

Rawan Atmaja mengatakan dengan pencabutan Perda Provinsi Bali Nomor 5 ahun 2012 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Pulau Dewata, maka diperlukan perda di masing-masing kabupaten dan kota untuk perlindungan peredaran alkohol tersebut.

“Kami dari Fraksi Golkar mendorong agar dibentuk badan usaha bersama supaya mudah dilakukan pembinaan dan pengawasan bagi produsen arak. (SB-ant)

Comments

comments