Polda Bali Lakukan Ralat Status Tersangka Ketua DPRD Badung

1130
Putu Parwata ketua DPRD Badung.

SULUH BALI, DENPASAR – Membingungkan, sikap Polda Bali yang meralat penetapan status tersangka terhadap ketua DPRD Badung Putu Parwata. Pasalnya,  Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Bali Kombes Pol Kenedy sebelumnya yakni pada, Senin (31/1) telah menetapkan Putu Parwata sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan wewenang terkait perizinan di Kabupaten Badung pada tahun 2016 lalu.

Entah kenapa, penetapan status tersangka kepada pentolan PDIP tersebut hanya berlaku satu hari. Tiba-tiba pada, Selasa (31/1) Kenedy mencabut status tersebut dan mendadak minta diralat atas pernyataannya sendiri.  “Untuk posisi kasus baru peningkatan tahap sidik dari penyelidikan. Penetapan tersangka belum dilakukan. Masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan ekspose dengan ahli pidana perdata dan administrasi negara terhadap pokok perkara adalah penerimaan tanpa hak atau gratifikasi terhadap pengurusan izin kondotel,” ujarnya melalui pesan singkat Whatsapp

Ketika dimintai konfirmasi atas pernyataannya yang telah menetapkan Putu Purwarta sebagai tersangka, ia pun menjawab dirinya tidak melakukan pengecekan terdahulu sebelum bicara. Ia pun beralasan jika dirinya terlalu sibuk dengan kasus Munarman. “Sorry setelah aku cek lagi ternyata belum ditetapkan sebagai tersangka. Sorry banget…salah konfirmasi boss soalnya kemarin saya lagi konsentrasi kasus Munarman. Tolong dong diralat. Trims,” ujarnya.

Secara terpisah ketika dikonfirmasi kepada Kepala Bidang Humas Polda Bali AKBP Hengky Widjaja  menjelaskan, kasus yang menyeret ketua DPRD Badung Putu Parwata tersebut masih dalam pemeriksaan saksi-saksi.

Namun. Dia menambahkan jika kasus ini statusnya sudah naik dari tahap penyelidikan ke tingkat penyidikan dan belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. “Yang bersangkutan masih saksi. Sudah 14 orang saksi yang diperiksa. Saat ini yang sudah dilakukan penyidik adalah memeriksa saksi-saksi secara pro justitia,” ujarnya pada, Rabu (1/2) sore melalui pesan singkat Whatsapp.  “Undang-undang yang dilanggar adalah Undang-undang Tipikor Pasal 2, 3, 11, dan 12. Yang ada sudah dinaikkan kasusnya ke tingkat penyidikan” ujarnya. (SB-Rio)

Berita Sebelumnya : http://suluhbali.co/waduh-ketua-dprd-badung-tersangka-jual-beli-ijin-kondotel/

Comments

comments