Gubernur menyampaikan pandangannya (foto humas.Bali)

SULUH BALI, Denpasar — Gubernur Bali mengundang pasangan calon (paslon) yang berlaga dalam Pilkada serentak untuk menyampaikan pemaparan implementasi UU Pemeritahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 di gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Selasa (1/12/2015).

Namun dari 14 pasangan calon (Paslon) yang diundang, 7 Paslon tidak hadir. Mereka yang tidak hadir, 6 adalah paslon yang diusung oleh PDI-Perjuangan, yaitu IB Rai Dharmawijaya-AA Jaya Negara (Denpasar), I Putu Artha dan Kembang Hartawan (Jembrana), Eka Wiryastuti dan Sanjaya (Tabanan), Giri Prasta dan Suiasa (Badung) serta Wayan Sudirta dan Sumiati (Karangasem), Made Gianyar dan Sang Nyoman Sedana Arta (Bangli). Sedangkan satu lagi yang tidak hadir adalah paslon yang didukung Parta Hanura, NasDem dan PKB Komang Sinatra dan I Gusti Agung Ketut Sudanayasa.

Sedangkan yang hadir adalah Paslon I Made Sudiana dan I Nyoman Sutrisno (Badung), I Wayan Sarjana dan Komang Astawa Merta (Tabanan), Ida Bagus Brahmaputra dan Ketut Ridet (Bangli). 2 Paslon Kota Denpasar (I Made Arjaya dan Anak Agung Rai Sunasri), serta paslon (Ketut Resmiasa dan Ida Bagus Batu Agung Antara).Begitu juga kabupaten Karangasem juga dihadirin 2 paslon, yakni (I Gusti Ayu Mas Sumantri dan I Wayan Artadipa) serta paslon I Made Sukerena dan I Komang Kisid).

Gubernur, di sela-sela acara tersebut, mengatakan undangan yang disampaikan kepada 14 pasangan calon bupati/wali kota itu sesungguhnya tidak terkait hajatan politik, namun sebagai upaya untuk membangun sinergisitas hubungan antara pemerintah pusat hingga kabupaten/kota.

“Semua pasangan calon adalah putra-putri terbaik Bali. Siapapun yang terpilih, mari kita membangun Bali dan juga Indonesia. Pengalaman saya tujuh tahun menjadi Gubernur, ternyata banyak program-program yang ‘nggak’ nyambung dan banyak program menjadi tidak efisien, duit habis tetapi rakyat tetap tidak sejahtera,” ucapnya dalam acara yang juga dihadiri oleh Wagub Bali Ketut Sudikerta, Ketua KPU Bali Dewa Raka Sandi, Ketua Bawaslu Bali Ketut Rudia, Kepala ORI Bali Umar Ibnu Alkathab, dan jajaran Forkompimda Bali.

Terkait Hubungan Hierarkis

Menurut Gubernur, Bali ini kecil dan tidak punya sumber daya alam, sehingga persatuan dan kebersamaan antar wilayah dibangun dan antar tingkatan pemerintahan. Untuk itu para Bupati/Walikota diminta agar tidak menjadi raja-raja kecil.

Meski undang-Undang tidak mengatur konsep one island management bagi Bali, tetapi dengan kondisi kita seperti ini, penerapan konsep ini melalui koordinasi dan komunikasi yang intensif antar kepala daerah, akan mendorong pengelolaan pembangunan Bali lebih baik.

Gubernur juga mengajak para calon apabila nantinya terpilih, agar ikut memikirkan Bali secara keseluruhan, dan tidak hanya memikirkan daerahnya sendiri. “Visi dan misi saudara-saudara sebagai Bupati/Walikota akan tercapai, apabila saudara menyadari bahwa kesuksesan program pembangunan yang saudara kelola sangat ditentukan oleh dukungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Kalau saudara-saudara berpikiran sempit, dengan misi-misi sederhana dan bersifat lokal, mungkin saudara-saudara tidak peduli dengan hubungan hierarkis ini. Tetapi itu tidak boleh terjadi, Bupati/Walikota tidak boleh berpikiran sempit begitu, kasihan rakyat yang menjadi korban. Saya mengajak para calon kepala daerah, untuk memikirkan Bali kedepan, tidak hanya memikirkan kabupaten/kota-nya sendiri,” tegas Pastika

Pastika menyatakan paparan yang dilaksanakan oleh para pasangan calon (paslon) peserta pilkada tidak bermaksud untuk ‘menguji pemahaman’ para calon terhadap substansi dan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi lebih pada upaya untuk mengetahui persepsi dan kesiapan para calon untuk mengimplementasikan UU tersebut apabila nantinya terpilih sebagai kepala daerah.

UU tersebut diantaranya mengatur hubungan hierarkis, antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, sehingga sebagai Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah. Dirinya mengaku wajib memastikan seluruh tahapan Pilkada berjalan lancar, termasuk mengetahui komitmen dan kesiapan para paslon melaksanakan ketentuan tersebut.

Lebih jauh Gubernur berharap para calon kepala daerah sudah memiliki bayangan tugas dan tanggungjawab dalam tata pemerintahan sesuai hierarki, mengingat pembangunan kabupaten/kota membutuhkan dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah diatasnya. Dan berdasarkan pengalaman yang terjadi selama ini, sangat banyak program pembangunan, baik program pusat maupun daerah yang tidak terintegrasi, yang akhirnya merugikan masyarakat.

“Banyak program yang mubazir, banyak program yang tidak tepat sasaran, bahkan ada juga program yang tidak berjalan, yang semua itu karena kurang koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaannya,” ujar Pastika.

Perlu Koordinasi

Dari paparan ketujuh paslon yang hadir, seluruhnya menyatakan apresiasi atas terselenggaranya acara tersebut, dan berkomitmen membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk selanjutnya berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

Komunikasi dan koordinasi yang dilaksanakan bertujuan untuk menyinergikan dan menyinkronkan berbagai program-program pembangunan yang tertuang dalam visi dan misi mereka apabila terpilih menjadi kepala daerah.

Seperti disampaikan paslon Sukerena-Kisid yang hanya dihadiri oleh Sukerena, menyatakan pengalamannya selama menjabat sebagai Wakil Bupati Karangasem selama 5 tahun, hampir 80% bantuan yang direalisasikan berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Hal tersebut menurutnya tidak bisa dipungkiri, jika dengan mengandalkan PAD tidak akan mungkin bisa terbangun Karangasem seperti saat ini. Kabupaten yang memiliki banyak desa tertinggal pada tahun 2005, saat ini sudah jauh berkembang berkat campur tangan Pemprov Bali.

Berbagai kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat Karangasem bisa terpenuhi melalui program-program yang dilaksanakan Pemprov Bali, diantaranya bantuan bedah rumah, prguruan Tinggi Bali Mandara. Komunikasi dan koordinasi sepeogram gerbangsadu, beasiswa miskin, dan bahkan rencana-rencana yang akan dibangun seperti SMK Bali Mandara serta Perrti itulah menurutnya yang perlu dibangun dan ditingkatkan oleh seluruh kabupaten/kota yang ada di Bali, sehingga kesejahteraan masyarakat Bali keseluruhan bisa tercapai. (SB-hum.Bali/ant)

Comments

comments