SULUH BALI, Jatinangor — Menteri Dalam Negeri sekaligus Wakil Ketua Kompolnas Tjahjo Kumolo, mengatakan hasil investigasi internal menyatakan Komjen Pol. Budi Gunawan memiliki rekam jejak baik sebagai calon Kapolri tunggal.

“Hasil investigasi di dalam, dari Polri sendiri, (Budi Gunawan) ‘clean and clear’, dia ‘track record’-nya bagus, bisa dicek. soal ada tuduhan, ya mari dibuktikan,” kata Tjahjo usai memberikan Ceramah Umum Mendagri kepada Civitas Akademika Praja IPDN di Kampus Jatinangor, Senin (12/1/2015).

Tjahjo mengatakan penunjukan Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden, seperti halnya pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), KSAU dan KSAL.

Sehingga, lanjut dia, tidak menjadi masalah jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Saya kira tidak akan merusak citra pemerintahan Jokowi, bisa dibuktikan sendiri,” tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan pengajuan Komisaris Jenderal (Pol) Budi Gunawan sebagai calon kepala Kepolisian RI sudah sesuai dengan prosedur yang ada.

“Sudah dari Kompolnas, (itu) hak prerogatif saya, saya pakai pilihan saya, (kemudian) saya sampaikan ke dewan,” kata Presiden disela-sela peninjauan galangan Kapal PT PAL di Surabaya.

Namun, penunjukan tersebut menimbulkan tanda tanya besar dari Lembaga Swadaya MAsyarakat (LSM) Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mempertanyakan alasan Presiden Joko Widodo tidak melibatkan KPK dan PPATK dalam proses penyaringan calon Kapolri.

“Ada yang aneh dalam proses pemilihan calon Kapolri ini. Presiden tidak melibatkan KPK, PPATK,” kata Koordinator Divisi Pengawasan Hukum dan Peradilan ICW Emerson Yuntho, di Jakarta.

Hal ini menurut dia berbeda dengan saat pemilihan Kapolri yang masih menjabat saat ini, Jenderal Sutarman. Menurut dia saat itu KPK pernah dimintai masukan sebagai bahan pertimbangan.

Selain itu dikatakannya, pemilihan Kapolri seharusnya juga melewati proses yang sama seperti ketika presiden memilih pejabat setingkat menteri yakni melalui pengecekan rekam jejak melalui KPK dan PPATK.

“Untuk menteri saja ada proses seleksi melalui KPK dan PPATK. Tapi pejabat setingkat Kapolri dan Jaksa Agung, KPK dan PPATK tidak dilibatkan. Ini diskriminatif,” ujarnya. (SB-ant)

Comments

comments

Comments are closed.