Ketua PHDI Bali Prof. Dr. I Gusti Ngurah Sudiana

SULUH BALI, Denpasar – Ketua PHDI Bali Prof Dr I Gusti Ngurah Sudiana mengklarifikasi pemberitaan yang seolah-olah membenturkan dirinya kepada anggota DPD Bali I Gusti Arya Wedakarna. Pihaknya menegaskan tidak pernah sama sekali memojokkan atau menjelekkan tokoh yang ada di Bali seperti pemberitaan online yang tersebar masif di media sosial dan aplikasi pesan instan,  WhatsApp (WA). Disamping itu,  pihaknya juga menegaskan, secara kelembagaan PHDI maupun personal juga tidak pernah mengatakan penolakan kehadiran Ustad Somad sebagai PKI Perjuangan beberapa waktu lalu seperti yang diberitakan di Republika online.

“Berita itu tidak benar adanya. Itu hanya provokasi dan memancing kegaduhan di Bali.  Saat saya diwawancara, tidak pernah mengatakan hal itu, “kata Sudiana,  Sabtu (16/12) di Denpasar.  Yang disampaikan, tambah Rektor IHDN Denpasar ini hanyalah sifatnya normatif.  Sementara menyangkut sikap PHDI diantaranya, ada dalam pernyataan bersama FKUB dan majelis agama dan keagamaan dalam rapat 14 Desember  2017 lalu di kantor Kanwil Agama Provinsi Bali.

Dia meminta semua pihak tenang dan berhati-hati terhadap pemberitaan yang bisa memprovokasi serta mengadu domba antar umat berbeda maupun diantara umat seagama. Yang ada dan tidak diangkat oleh media,  justru pernyataan sikap FKUB dan majelis agama dan keagamaan di Bali dalam rapat  di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali. Sudiana, pada kesempatan itu hadir sebagai unsur FKUB mewakili pengelingsir Putra Sukahet.

Secara terpisah,  Sekretaris PHDI Bali Putu Wirata Dwikora yang hadir dalam rapat tersebut menegaskan bahwa dirinya tidak mendengar kalimat yang berisi tuduhan bahwa yang menolak Ustad somad sebagai PKI Perjuangan. “Saya pastikan tidak pernah ada kalimat itu oleh siapapun di forum rapat itu. Rapat justru menelurkan pernyataan yang isinya berupa dorongan bagi semua pihak untuk bermusyawarah dan berdamai dan menjadikan langkah hukum sebagai yang terakhir,” kata Dwikora.

Saran perdamaian itu, menurutnya merupakan tanggung jawab moral karena setelah peristiwa di Bali dan rangkaian opini yang viral sesudahnya ternyata menimbulkan ekses dan reaksi terhadap umat Hindu di luar Bali. Pihaknya juga mendapat keluhan saudara Hindu di luar Bali didemo.

“Kalau saya simak alasan demo tersebut banyak disebabkan informasi yang bias dan tidak tepat. Sudah banyak kesalahpahaman serta disinformasi setelah adanya aksi sejumlah teman yang kami yakin cinta Pancasila dan NKRI,”tegasnya.

Kalau misinformasi ini tidak diklarifikasi dampaknya bisa sangat merugikan.  Pihaknya mendesak Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi Bali melakukan langkah mediasi guna menenteramkan umat agar peristiwa ini jangan sampai terlalu jauh menjadi isu SARA. Sementara, Dwikora yang juga Ketua Bali Watch Corruption (BCW) ini menegaskan bahwa rapat FKUB dan majelis agama dan keagamaan tersebut tidak untuk menjusstifikasi siapa yang benar atau yang salah.

Mencari justifikasi idealnya dilakukan oleh lembaga independen dan itupun sebaiknya dilakukan dalam kerangka mencari kejelasan fakta dan menetralisir berita-berita hoax yang sudah banyak berkembang.  Ia juga menyampaikan permintaan maaf karena berita tidak benar tentang pernyataan PHDI Bali telah menimbulkan kesalahpahaman dan ketidaknyamanan yang merugikan banyak pihak. (Humas.PHDI Bali)

Comments

comments