Petani Tuntut Hak Sengketa Tanah

53

Warga saat berdemo di depan kantor Gubernur Bali

SULUHBALI.CO,  Denpasar – Hari Tani Nasional ( HTN ) yang  selama ini diperingati setiap tahun oleh seluruh rakyat Indonesia khusus oleh kaum tani , sejatinya adalah salah satu momentum bersejarah bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hari Selasa (24/09) sebanyak 461 warga yang berasal dari Sumber Batok dan Sumber Kelampok menggunakan baju adat madya dengan bertuliskan TANAH UNTUK SI MISKIN  dan bagian belakang  bertuliskan land for the landless yang dipimpin langsung kepala desa sumber batok melakukan aksi demo ke kantor Gubernur Bali di Renon, Denpasar.

Kekuatan massa ini menuntut atas hak mereka terkait dengan sengketa tanah yang mereka tempati saat ini dan menuntut kepemilikan atas lahan milik exs PT.Margarana dan PT.Dharma Jati menjadi hak milik mereka karena tanah sengketa ini telah bertahun – tahun mereka tinggali.

Ratusan petani ini sudah hampir 20 tahun tidak mendapat kepastian atas tanah yang selama ini mereka tempati untuk bertani. Di dalam aksi ini juga mereka menuntut bertemu langsung gubernur bali, namun mereka disambut wakil gubernur Ketut Sudikerta, karena gubernur Bali Mangku Pastika sedang mendampingin kunjungan kerja Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu aksi ini mereka  ini mendapat dukungan Konsersium Pembaharuan Agraria ( KPA-BALI) , Komite Pergerakan Rakyat ( KPRB-Bali), GMNI cabang denpasar, Bem udayana  serta FHM cabang Denpasar.

Di dalam pertemuan itu, mereka menyampaikan aspirasi atas tanah yang ada di 3 dusun, sejak tahun 98 hingga 2000 sudah mendapat rekomendasi, serta hingga telah terjalin komunikasi dengan gubernur yang lalu dan posisi tanah Sumber Kelampok diakui sebagai tanah pemprov.

Mereka yang berangkat sejak pukul 03.48 ini menggunakan 17 unit bis yang telah dikawal dari Buleleng menuju Denpasar oleh satlantas polres Buleleng.

Sudikerta ditemui usai pertemuan itu mengungkapkan kedatangan warga desa Sumber Kelampok memohon dukungan pemerintah agar tanah yang selama ini mereka tempati untuk kelangsungan warga desa tersebut ke depan menjadi hak milik, “Saya sudah ajak para tokohnya untuk dialog. Namun hasilnya nanti mesti dikonsultasikan pada gubernur,” ujar Sudikerta, sambil menyatakan semua aspirasi harus dimintakan pendapat gubernur lagi, “Nantinya keluhan mereka bisa saya sampaikan ke atasan kami.” (SB–putra/adit )

Comments

comments

Comments are closed.