Pers Diminta Lebih Fair

32

Situasi Diskusi (foto-raka)

SULUHBALI.CO, Denpasar – Pers diminta lebih fair dalam memberi ruang bagi pemuatan hak jawab yang dilayangkan oleh pemerintah maupun masyarakat luas. Selama ini ada kesan kalau pers memberikan ruang yang kurang seimbang dalam mengakomodir hak jawab. Karenanya, muncul wacana untuk mereview UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers agar lebih menghormati hak publik yang merasa dirugikan oleh pemberitaan media. Hal tersebut mengemuka dalam diskusi terbatas yang mengangkat tema ‘Menghargai Hak Jawab Masyarakat terhadap Pemberitaan Pers’ di Bokashi Farm, Jalan Waribang Denpasar, Senin (9/12).

Diskusi terbatas yang digelar Biro Humas Setda Provinsi Bali ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi dan peran pers sesuai dengan Kode Etik Junalistik. Dengan demikian, pers diharapkan tetap pada fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, kontrol sosial dan entertainment. Diskusi menghadirkan sejumlah pembicara antara lain pakar hukum tata negara Dr.Dewa Gede Palguna,M.Hum, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Udayana Prof.Dr.Yohanes Usfunan serta wartawan senior Made Nariana dan Raka Santeri.

Prof. Yohanes Usfunan berpendapat bahwa media kurang mengedepankan azas fair play dalam pemuatan hak jawab. “Hak jawab seringkali dimuat pada sudut kecil, sementara berita sebelumnya  dimuat besar pada halaman satu,” ujarnya. Dia menilai, sudah saatnya otoritas pers dalam konteks pemberitaan lebih memperhatikan larangan dan kewajiban yang digariskan undang-undang dan kode etiknya. Kebebasan pers jangan dimaknai secara bablas yang dapat menimbulkan kesan sewenang-wenang dan dikhawatirkan mengganggu hak azasi pihak lain. Dia berharap kalangan pers tetap berpegangan pada KEJ dalam menjalankan profesinya. “Kebebasan yang kebablasan bepeluang menganggu keamanan dan ketertiban,” imbuhnya. Prof. Yohanes Usfunan mengingatkan agar publik berani menggugat atau melaporkan jika merasa dirugikan oleh pemberitaan media.

Hal senada diungkapkan pakar hukum tata negara Dewa Palguna. Menurutnya, pers acapkali berlindung di balik kepentingan publik. Padahal ketika ditelusuri, publik yang dimaksud itu ‘anonim’. Jadi, kata Palguna, akan sangat berbahaya jika pers menghamba pada kepentingan seseorang, termasuk pemilik usaha. “Hal ini seharusnya tak boleh terjadi,” ujarnya. Menurut Palguna, salah satu kunci untuk mengembalikan pers pada peran dan fungsinya adalah kembali berpegang teguh pada Kode Etik. “Kalangan pers hendaknya memahami betul kofe etik jurnalistik sebelum bicara tentang kebebasan pers,” pungkasnya. (SB-hum)

Comments

comments

Comments are closed.