Perlunya Pengaturan Pengelolaan Air Antarsubak

Persawahan (foto – raka)

SULUHBALI.CO, Denpasar – Dekan Fakultas Pertanian Universitas Dwijendra Denpasar, Dr. Gede Sedana berharap, wadah koordinasi antarsubak dalam satu daerah aliran sungai dalam sistem pengairan tradisional (subak) mampu mencegah pengambilan air untuk kepentingan di luar pertanian.

“Melalui wadah koordinasi seperti Subak Gede Ekatani 14 subak berhasil mencegah pengambilan air sungai oleh PDAM yang ada di sepanjang aliran Sungai Buleleng,” kata Dr Gede Sedana di Denpasar, Kamis (3/10).

Subak-agung Ganga Luhur yang beranggotakan 24 subak melibatkan tiga aliran sungai yang meliputi 3 subak di Sungai Nangka, 4 subak di Sungai Banyumala dan 14 subak di Sungai Buleleng juga menujukkan keberhasilannya dalam pengelolaan air irigasi di bagian hulu.

Gede Sedana menambahkan, koordinasi dilakukan dalam kaitannya dengan pembagian air, pinjam meminjam air, penanganan konflik dan kegiatan ritual di hulu Sungai Nangka maupun pengaturan pola tanam dan jadwal tanam.

Salah satu upaya untuk memperkuat Perda Subak Nomor 9 tahun 2012, Pemerintah Provinsi Bali telah menyusun Perda mengenai irigasi yang menitikberatkan pada pengelolaan irigasi, termasuk pengelolaan sumber daya air.

Peraturan perundang-undangan yang dapat diacu adalah PP RI 20 tahun 2006 tentang Irigasi dan PP RI 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, serta Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air.

Gede Sedana menjelaskan, kedua PP diatas sangat jelas disebutkan bahwa pengelolaan sumber daya air dapat dilakukan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air atau dewan sumber daya air bukan majelis yang didasarkan pada kecamatan, kabupaten atau provinsi dalam penyelesaian sengketa dan membantu penyuratan peraturan atau awig-awig subak. (SB-ant/lika)

Comments

comments

Comments are closed.