Penglingsir Puri Diharapkan Bisa Menuntun Jati Diri Masyarakat Bali

Paiketan Puri-Puri se-Bali

1165
Gubernur Bali besama pengurus Paiketan Puri-Puri se-Bali di Singaraja (foto humas Bali).

SULUH BALI, Singaraja — Sejalan dengan perkembangan di era globalisasi dan meluasnya nilai-nilai budaya global, masyarakat Bali saat ini mulai mengalami penyimpangan karakter, dimana dapat dilihat dengan kecenderungan sikap dan perilaku hidup yang pragmatis, anarkis, dan penurunan rasa keperdulian kepada sesama, dan sejenisnya, yang sepertinya sudah melupakan identitas orang Bali yang terkenal ramah, sopan, berkarakter, serta selalu menunjukkan rasa kebersamaan dan gotong royong.

Hal ini tidak boleh berlanjut, karena akan mengancam eksistensi orang Bali, dan khusunya budaya Bali. Pemerintah Daerah melalui berbagai program sudah berupaya maksimal mengantisipasi kondisi degradasi moral tersebut. Namun hal ini juga perlu didukung dengan keberadaan dan peran Puri yang tetap strategis dalam melakukan penyadaran masyarakat, dan kembali pada identitas dan jati diri masyarakat Bali.

Puri di masa lalu sebagai sumber kekuasaan, dan sumber kebijaksanaan bagi rakyat, dan sekarang saatnya puri-puri di Bali untuk mereaktualisasi perannya sesuai sesuai tuntutan jaman. Sebagai pusat kebudayaan, puri turut dituntut berperan menjadi filter dan benteng masuknya nilai-nilai budaya luar atau budaya global yang dapat merusak tatanan budaya Bali.

Demikian disampaikan Gubernur Bali Made Mangku Pastika dalam sambutannya saat menghadiri acara Pengukuhan Pengurus Paiketan Puri-Puri se-Bali tahun 2015-2020 yang dilaksanakan di Puri Agung Buleleng, Singaraja, Jumat (25/12).

Gubernur Pastika menyambut baik keberadaan Paiketan Puri-Puri se-Bali, dan sekaligus mengucapkan selamat ngayah kepada para pengurus yang baru dikukuhkan agar dapat menjaga eksistensi Puri. Paiketan juga diharapkan dapat meningkatkan kerjasama antara Puri se-Bali dengan Pemerintah Daerah yang sudah terjalin dengan baik selama ini. Mengingat tantangan pembangunan dan tantangan hidup sosial kemasyarakatan yang semakin berat dan kompleks.

Lebih jauh Gubernur Pastika berharap paiketan Puri-Puri tidak menjadi paiketan yang eksklusif, tetapi mau membuka diri, bekerja sama dengan pemerintah dan semua pihak, terutama peka terhadap kondisi sosial masyarakat Bali. Implementasi filosofi Tri Hita Karana, menyama braya, Tat Wam Asi, Wasudewa Kutumbakam, dan ribuan nilai kearifan lokal masyarakat Bali lainnya, juga diharapkan tetap terjaga demi terciptannya tatanan masyarakat Bali yang aman, damai, tertib dan tentram.

Gubernur Pastika yang kala itu turut didampingi Penjabat Bupati Bangli, Penjabat Bupati Badung, dan beberapa Pimpinan SKPD dilingkungan Pemprov Bali, juga mengharapkan para Panglingsir Puri agar tidak henti-hentinya membimbing dan menuntun rakyat, untuk membangun Bali dengan terus memasyarakatkan keseimbangan penerapan dharma agama dengan dharma negara, dan dapat menjadi panutan terbangunnya kesejukan di masyarakat.

Banyak Lahir “Puri Baru”

Di bagian lain, Panglingsir Agung Paiketan Puri-Puri se-Bali, Ida Dalem Smara Putra, dalam sambutannya menyatakan paiketan merupakan wadah persatuan dan kesatuan dari Puri-Puri se-Bali untuk bergabung dari bentuk kelompok atau individu dengan suatu kesepakatan bersama mengemban cita-cita mulia demi menjaga harkat, martabat, identitas, dan jati diri adat budaya Bali dan bangsa Indonesia umumnya.

Gerakan ini juga terbangun berdasarkan keprihatinan atas keberadaan puri-puri saat ini, seperti banyak ditemukan penggunaan nama Puri untuk kepentingan usaha atau tujuan komersial yang sama sekali menyimpang dari makna, hakikat, dan tidak terkolerasi dengan kesejarahan keberadaan sebuah Puri, baik secara ketrahan maupun pemahaman adat budaya Bali. Sehingga banyak dijumpai “Puri Baru” yang mewah dan glamor namun gamang nilai historis keberadaan, tidak punya wilayah, sisia, tetegenan/tanggungjawab Parahyangan.

Di sisi lain ada juga Puri yang kondisinya sudah lapuk memprihatinkan tetapi eksistensinya diakui masyarakat karena mempunyai tanggungjawab parahyangan yang ditanggung masyarakat luas. Selanjutnya Ia berharap kepada para pengambil kebijakan di daerah maupun pusat agar peran komponen masyarakat dilibatkan sejak awal dalam pembahasan program-program pembangunan Provinsi bali ataupun Kabupaten/Kota, sehingga dapat memberikan kontribusi berupa masukan-masukan. (SB-hum.Bali)

Comments

comments