I Gede Agus Astapa S.Sos, MM saat menyampaikan sambutannya (foto-raka)

SULUHBALI.CO, Denpasar— Komisi Informasi Bali mengenalkan kepada masyarakat tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Bali yang melalui jumpa pers di Kantor Komisi Informasi Prov. Bali yang bertempat di Cok Agung Tresna, Denpasar, Rabu 2 Oktober 2013.

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan UU serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

“Dalam setahun kami di lantik komisi informasi bali  sudah menangani  kasus keberatan antara walhi bali dengan gubernur bali serta dalam kesempatan ini juga kita menyampaikan kepada masyarakat komisi informasi itu sendiri.”  ungkap Agus Astapa selaku Wakil Ketua KIP Bali

Sampai saat ini keberadaan Komisi Informasi Bali hanya menangani satu kasus sengketa informasi yakni soal permohonan informasi pengelolaan taman hutan raya (Tahura) Suwung yang dimohonkan Walhi Bali kepada Gubernur Bali.

Cara masyarakat untuk mendapat informasi dengan mengajukan kepada Badan Publik dimaksud melalui sebuah permohonan secara tertulis, baik warga Negara atau kelompok masyarakat.

Informasi yang boleh diminta hanyalah tiga kategori, informasi berkala, serta merta, dan setiap saat. Tetapi ada juga informasi yang tidak dapat diminta seperti, informasi yang menyangkut penegakan hokum, hak atas kekayaan intelektual, intelejen Negara, ketahanan ekonomi, hubungan Luar Negeri, Hankam, dan rahasia pribadi lainnya.

Sengketa informasi bisa terjadi apabila pemohon tidak puas atas layanan yang diberikan. Para pihak bisa mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) walaupun Pengadilan Negeri.

Adapun sanksi yang bisa diberikan kepada pihak yang tidak memberikan informasi publik, adalah dijerat pidana 1-3 tahun penjara maupun denda hingga 20 juta. (SB-enny/adit)

Comments

comments

Comments are closed.