PEMPROV Bali Pelajari Sistem Kebijakan Desa di Jawa Tengah

63

SULUHBALI.CO, Semarang – Pemerintah Provinsi Bali melakukan kunjungan sekaligus mempelajari sistem kebijakan Desa Pilangrejo, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan di daerah itu.

Kepala Bagian Publikasi Humas Setda Provinsi Bali Dewa Mahendra di sela-sela kunjungannya di Semarang, Jumat, mengatakan bahwa Desa Pilangrejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, merupakan salah satu desa terbaik tingkat nasional.

“Mereka menerapkan berbagai macam upaya dan kebijakan untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan di daerah itu,” ujarnya.

Pihaknya sengaja melakukan kunjungan ke desa itu untuk mempelajari sistem desa tersebut guna menyempurnakan program Pemprov Bali, yaitu Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu) Mandara Jilid II.

“Program Gerbangsadu itu masih belum sempurna sehingga perlu melakukan kanjian lebih mendalam sehingga bisa menyempurnakan dan lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Jawa Tengah Tavip Subanto mengatakan bahwa keberhasilannya dalam memberdayakan desa itu tidak terlepas dari upaya masyarakat setempat untuk memanfaatkan potensi desanya.

“Itu semua karena upaya masyarakat setempat dalam mengatur dan memanfaatkan potensi alam desa setempat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Pilangrejo Tugiman mengatakan bahwa keberhasilanya menjadi juara di tingkat nasional sebenarnya bukan menjadi tujuan utama.

“Menjadi juara di tingkat nasional bukan tujuan kami, tetapi tujuan utamanya adalah menjadikan masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan di daerah itu,” ujarnya.

Menurut dia, berbagai upaya telah dilakukannya untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan di daerah itu, seperti halnya memberikan kesempatan kepada semua warga untuk bekerja sehingga tidak ada warga yang menganggur.

Dengan tidak adanya pengangguran, kata dia, secara otomatis kesejahteraan mereka terus meningkat.

Selain itu, pihaknya juga memberikan bantuan terhadap masyarakat yang tidak memiliki rumah layak huni melalui swadaya masyarakat setempat atau tanpa adanya campur tangan pemerintah daerah. (SB-ant)

Comments

comments