Artikel | Pemimpin Perlu Sikap Tegas dan Terukur

161

Oleh : Herni Susanti

Pemerintahan Jokowi yang mendapatkan dukungan masyarakat sipil harus terus dikontrol karena kejahatan koruptor bisa menguasai serta mempermainkan hukum dan negara, sehingga cita-cita keadilan dan kemakmuran semakin menjauh. Korupsi merugikan negara dan rakyat yang seharusnya menikmati kesejahteraan.Untuk itu, pemberantasan korupsi merupakan hal yang mendesak dan penting.

Lembaga-lembaga negara yang dibentuk dan mempunyai wewenang melakukan tugas tersebut, dalam hal ini KPK dan Kejaksaan seharusnya mempunyai prioritas untuk menuntaskan kasus-kasus besar yang menyangkut persoalan kedaulatan bangsa.

Semenjak zaman orde lama, orde baru disusul orde reformasi, korupsi telah menjadi persoalan serius bangsa Indonesia dan selama itu pula korupsi menggerus anggaran dan pendapatan negara yang seharusnya dapat digunakan untuk program pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Korupsi tejadi karena bangsa ini sudah lupa, bagaimana caranya hidup sederhana”

Masalah Moral dan Sosial
Korupsi meruntuhkan tatanan nilai dimasyarakat dan merancuni mental generasi bangsa. Dimana, nilai-nilai dalam masyarakat telah kusut benang/punah dan kekayaan dijadikan patokan keberhasilan seseorang dalam kehidupan dan karier. Koruptor seolah mengalami re-generasi mulai dari era orla, orba dan hingga reformasi. Korupsi adalah masalah yang sungguh pelik dan rumit, karena hali ini menyangkut soal moral.

Walaupun secara struktural sudah cukup memadai usaha-usaha pemerintah untuk menganggulangginya, paling tidak mengurangi praktek-praktek korupsinya. Jika Moral petugas/pejabat tidak bisa diandalkan. Korupsi akan tetap sulit dikurangi apalagi diberantas. Korupsi dan kemiskinan sebagai produk ketidakadilan sosial sepintas tampak berbeda, namun memiliki korelasi yang tidak sulit menjelaskannya.

Godaan korupsi sangat berbahaya karena mendorong orang mengejar kekayaan dengan cara tidak wajar dan instant. Korupsi menjauhkan bangsa dari cita-cita keadilan sosial dan melestarikan kemiskinan walaupun seorang koruptor juga bisa menyantuni orang miskin. Para pelaku korupsi uang negara tidak mempunyai rasa malu sedikitpun terhadap kejahatannya. Para pelaku korupsi juga berkembang tidak lagi sendirian namun berkelompok.

Para pelaku korupsi juga menggunakan kuasa hukum/dalil hukum dan aparat penegak lainnya untuk membenarkan/pembelaan atas kejahatannya. “Keadilan sosial yang kita perjuangkan adalah keadilan sosial yang bukan ditandai telah banyaknya orang-orang kaya, tetapi ditandai telah sedikitnya orang-orang miskin”

Kunci Penanggulangan Korupsi
Sebagaimana diketahui salah satu agenda reformasi yang belum mencapai hasil yang diharapkan adalah pemberantasan korupsi. Semua orang sepakat bahwa korupsi harus segera di berantas, karena korupsi menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Karena itu, korupsi harus dihilangkan untuk dapat memajukan perekonomian negara. Sampai saat ini Indonesia yang bersih dari KKN masih ibarat mencari jarum jatuh ditumpukan jerami dan membutuhkan perjuangan yang panjang.

Kunci penanggulangan korupsi bukan hanya kemauan politik dan penegakan hukum, namun lebih jauh menyangkut perbaikan moral dan orientasi hidup materialistik yang sudah terlanjur tumbuh subur didalam masyarakat kita. Pergeseran budaya yang lebih menghargai orang karena kekayaan dan jabatan yang disandangnya turut memberi andil bagi berkembangnya prilaku korupsi.

Untuk itu, perlu beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia yakni dengan menyelamatkan KPK, mempercepat pembentukan timsel komisioner KPK, dan menghentikan kriminalisasi terhadap KPK. Sementara, pelantikan PLT komisioner KPK masih belum dapat menyelesaikan persoalan kriminalisasi terhadap lembaga KPK karena disamping wewenang PLT yang terbatas juga karena masa kerja PLT yang sangat singkat apalagi jika nantinya Perppu yang diterbitkan ternyata di tolak DPR maka KPK akan mengalami kelumpuhan.

“Perlunya hukuman para pelaku korupsi uang negara/rakyat di tingkatkan menjadi hukuman mati”, karena kejahatan korupsi negara yang sudah menggurita dan para pelakunya sudah tidak takut hukum nasional dan agama. Selain itu, kejahatan korupsi merupakan bentuk pengkhianat terhadap NKRI dan merusak moral bangsa Indonesia yang sedang giat membangun untuk mencapai keadilan dalam kesejahteraan

Keteladanan Pemimpin
Korupsi disebabkan sebagian besar karena 2 hal yaitu keserakahan dan kebutuhan sehingga perlu diteliti kembali apakah kesederhanaan itu berkonotasi terbalik dengan korupsi sebagaimana halnya ada pria dan wanita, laki dan perempuan atau lainnya.

Modus korupsi yang dilakukan para pejabat umumnya juga ada pengaruh dari para istrinya yang kadang-kadang mempengaruhi para suami yang kebetulan memegang jabatan publik sehingga akhirnya terjerumus melakukan perbuatan korupsi Serakah itu adalah masalah manusia yang seharusnya dapat diselesaikan melalui keteladanan para pemimpin negara ini sehingga kasus korupsi yang saat ini begitu merebak dapat diberantas.

Tentunya kehadiran lembaga KPK juga harus dioptimalkan agar keberadaannya benar-benar dapat memberi manfaat bagi masyarakat.

“Indikator demokrasi yang semakin baik tidak hanya pada aspek politik, penguatan masyarakat sipil tetapi juga penegakan hukum dan penghargaan masyarakat sipil”

Herni Susanti, adalah Pemerhati Masalah Bangsa

Comments

comments