Pemilik NPWP Diharapkan Tetap Laporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan

130

SULUH BALI, Denpasar – Terbitnya Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Diharapkan mampu menjawab dan meluruskan tentang keresahan masyarakat terkait pelaksanaan Amnesty pajak.

Direktur Peraturan Perpajakan 1 DJP Arif Yanuar menuturkan, terkait terbitnya peraturan dirjen yang baru diharapkan menjawab keraguan bahwa amnesty pajak menyasar masyarakat kecil dan yang sebelumnya sudah bayar pajak. Dia menekankan dalam peraturan dirjen yang barus sudah ditegaskan bahwa obyek warisan dan hibah dari orang tua kepada anak bukan merupakan obyek amnesti.

“Dalam peraturan dirjen yang baru sudah ditegaskan bahwa obyek warisan dan hibah dari orang tua kepada anak bukan merupakan obyek amnesti. Seandainya sudah diterima dan belum dilaporkan, silahkan dilakukan pembetulan SPT saja. Cukup! Kemudian diatur juga mengenai nilai wajar, termasuk harta yang sudah dikenakan pajak tetapi lupa dilaporkan,” ujarnya, Kamis (01/09/2016).

Sementara itu, apabila penghasilan wajib pajak per bulannya di bawah Rp4,5 juta atau Rp54 juta setahun yang tidak kena pajak atau PTKP, maka WP tersebut menyampaikan surat pemberitahuan bukan kewajiban bayar pajak.

“Untuk orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia atau subjek pajak warisan yang belum terbagi yang jumlah penghasilannya pada Tahun Pajak Terakhir di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang saat ini sebesar Rp 54 juta per tahun atau setara Rp4,5 juta per bulan dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak,” ungkapnya.

Sementara itu, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali mengimbau, wajib pajak yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) namun penghasilannya tidak kena pajak (PTKP), untuk tetap melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

“Undang-undang Tax Amnesty ini agar tidak dipresentasikan seolah-olah ada jebakan. Menurutnya pada UU sudah dijelaskan kalau mengikuti Tax Amnesty maka pajak-pajak yang terhutang sampai dengan tahun 2015 atau pajak-pajak 2015 dan sebelumnya, sanksinya itu dibebaskan jika sudah mengikuti amnesti pajak yaitu dengan melaporkan harta-harta yang selama ini belum dilaporkan ke kantor pajak,” tutur Nader Sitorus.

Pasalnya, untuk tahun 2016 dan seterusnya laporan wajib pajak dilakukan  sesuai fakta yang sebenarnya dan itu akan menjadi meningkatkan penerimaan pajak.

“Tapi untuk yang 2015 dan sebelumnya itu tidak lagi dilakukan pemeriksaan, tidak dilakukan penyidikan. Jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Itu di undang-undang disebut begitu, kita harus percaya pada undang-undang jangan percaya pada keluhan-keluhan,” papar Sitorus.

Sitorus menjelaskan, sejak berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak data realisasi uang tebusan dan Surat Pernyataan Harta (SPH) secara nasional adalah Rp2.116 miliar (uang tebusan), kemudian SPH sebanyak 15.511 surat. Sedangkan khusus untuk Kanwil DJP Bali uang tebusan sebesar Rp29,9 miliar dan SPH 372 surat.

Untuk itu, pihaknya berupaya semaksimal mungkin memberikan sosialisasi dan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak yang akan mengikuti program wajib pajak. Untuk tambahan hari pelayanan yaitu Sabtu, mulai jam 08.00 – 14.00 Wita dan Minggu pada jam 08.00 – 12.00 Wita. Sementara itu, untuk jumlah unit pelayanan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berjumlah 8 KPP akan ditambah.

“Kami berupaya maksimal dalam melayani wajib pajak yang mengikuti program pengampunan pajak, Tax Amnesty ini. Diantaranya adalah membuka pelayanan pada Sabtu dan Minggu dan Unit Pelayanan juga ditambah,” terangnya. (SB-Ijo)

Comments

comments