Pemekaran Banjar Berujung Keinginan Pindah Agama

335

Jero Nengah Punia ketika mengemukakan permasalahan Desanya saat Simakrama. |foto-gustiar|

SULUHBALI.CO, Denpasar – Jero Nengah Punia yang merupakan warga dari Desa Tamblingan, Singaraja dalam kesempatan bertatap muka langsung dengan Gubernur Bali menyampaikan keluhan dari warga Desa Pakraman Tamblingan terkait dengan pemekaran Banjar Tamblingan dimana menjadi permasalahan yang cukup mendapat perhatian. Hal tersebut disampaikan tegas oleh Jero Nengah pada acara Simakrama rutin Gubernur Bali di Wantilan Gedung DPRD Prov. Bali. Denpasar, Sabtu (5/4/2014).

“Saya ingin menyampaikan tentang sahnya Banjar adat Tamblingan menjadi Desa Pakraman Tamblingan semenjak dikeluarkan SK dari MUDP Bali tahun 2008, kewajibannya sudahlah sama dengan Desa Pakraman yang lain, namun hak tidak kami dapatkan. Dan ada kendala dari Perbekel kami dimana dana BKK yang tahun 2013 sampai tidak cair dan kendala yang lain dan sangat menyedihkan adalah masyarakat Dusun Tamblingan sebagai warga NKRI, dimana kewajibannya di Desa Dinas sudah terpenuhi namun haknya yang hilang, tidak mendapat pelayanan,” ungkapnya.

Jero Nengah juga mengungkapkan keinginannya untuk berpindah agama jika Desa Pakraman Tamblingan tersebut terus dipermasalahkan. “Saya selaku umat Hindu beragama yang ingin nyaman jika ini terus dipermasalahan, keberadaan Desa Pakraman Tamblingan membuat Khayangan Tiga terus dipermasalahkan terpaksa saya mengambil jalan pintas dengan pindah ke agama lain,” tegasnya.

Ia juga meminta kepada Gubenur agar memberikan keadilan kepada warga Desa Pakraman Tamblingan untuk betul-betul ditegakkan. “ Keadilan ini supaya betul-betul ditegakkan yang berbasis hak asasi manusia dan tidak pilih kasih,” tambahnya.

Hal tersebut ditanggapi langsung oleh Gubernur Bali Made Mangku Pastika yang mengatakan bahwa permasalahan terhadap Desa Tamblingan tersebut memang sudah berlangsung sejak lama dah harus segera dicarikan solusi.

“Ini ada masalah dengan pemekaran desa pakraman yang dulunya ada catur desa disana yang kemudian pecah, Tamblingan menjadi Desa Pakraman tersendiri dengan SK Majelis Utama Desa Pakraman karena dianggap sudah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi Desa Pakraman. Tetapi kemudian setelah itu muncul hal-hal yang bersifat hukum yang ditandai antara lain dengan adanya surat palsu yang dinyatakan oleh pengadilan, sehingga prajuru yang menandatangai yang dijadikan salah satu dasar oleh MUDP dianggap palsu,” ungkap Pastika.

Ida I Dewa Gede Ngurah Swasta sebagai Wakil Ketua (Petajuh) MUDP Bali juga turut mengungkapkan tentang BKK terhadap Desa Tamblingan yang tidak cair atau tertunda, “Sebelumnya kita sudah sepakat, yakni MUDP sudah sepakat dengan Gubernur jika ada Desa yang bermasalah BKK nya akan ditunda. Dan kalau Tamblingan dan Munduk ini dianggap masih bermasalah bahkan Catur Desa masih bermasalah dengan Tamblingan semuanya akan ditunda,”ungkapnya.

Ia juga menjelaskan bahwa SK daripada MUDP tersebut dinyatakan sah. “Kami sudah mengundang dengan resmi Bupati Singaraja bahkan musyawarah forum koordinasi pimpinan daerah untuk MUDP atau bertemu dimana saja saya kita jelaskan tapi tidak pernah bisa datang,” jelasnya.

Terkait dengan keinginan yang di ungkapkan Jero Nengah yang menginginkan berpindah ke agama lain, Ngurah Swasta menegaskan agar tidak dilakukan karena permasalahan yang masih bisa ditangani.

“Jangan karena masalah-masalah tersebut saja kita sampai pindah agama, dan jika ini merupakan gertakan untuk Bapak Gubernur supaya lebih cepat dalam menangani sebaiknya jangan karena kehormatan sebagai Hindu Bali, sebagai warga Indonesia harus tetap dipertahankan,” tegasnya. (SB-Lik)

video-gustiar

Comments

comments

Comments are closed.