Pemanfaatan Mangrove Harus Ikuti Aturan

52

Ir. I GN Wiranatha, MM (foto-raka)

SULUHBALI.CO, Denpasar  – Dinas Kehutanan Prov. Bali telah bekerjasama dengan Forum Peduli Mangrove dalam bentuk penyediaan bibit tanaman Mangrove yang disediakan secara bersama-sama, dan juga memberlakukan peraturan dimana yang tertera dalam Undang-undang bahwa tidak sembarang orang dapat masuk kedalam wilayah Mangrove tanpa mendapat ijin dari Dinas Kehutanan.

“Peraturan tersebut telah ditetapkan Pemerintah, walaupun masuk dengan tujuan baik tetap harus seijin pihak kami, ini sudah peraturan kecuali sampah yang masuk tanpa ijin,” kata Kepala Dinas Kehutanan Ir. I GN Wiranatha, MM saat menghadiri acara dialog mencari solusi terhadap penanggulangan sampah di Bali, khususnya Mangrove yang bertempat di Warung Tresni, Drupadi, Renon, Denpasar, Selasa (24/12).

Wiranatha berpendapat, limbah sampah yang selama ini menjadi pembahasan hangat dikalangan masyarakat, telah menjadi masalah berkelanjutan yang sangat sulit ditanggulangi.

Wiranatha juga mengatakan luas Mangrove yang ada di Bali sekitar 4000 hektar namun yang diributkan dari dulu luasnya hanya sekitar 1373 hektar dan berhadapan dengan kawasan penduduk, “Jadi karena berhadapan langsung dengan masyarakat kemungkinan dari sana sampah-sampah tersebut sampai ke Mangrove apalagi ditambah ada sekitar 6 – 7 sungai yang bermuara disana, namun itu bukan merupakan kewenangan kami, karena sebetulnya tugas Dinas Kehutanan bukanlah mengurusi sampah melainkan ilmu teknis tanam menanam,” katanya sambil bergurau.

Ia sangat menyayangkan beberapa pihak diluar sana hanya bisa bicara saja mengenai permasalahan sampah Tahura dan lain-lain tanpa ada pergerakan apa-apa, “Mereka hanya bisa kuar-kuar diluar tanpa ada aksi apa-apa, malah yang berbuat positif sedikit bicaranya,” pungkasnya.

Wiranatha mengatakan walaupun Taman Hutan Rakyat (Tahura) Ngurah Rai sebagai kawasan konservasi secara aturan, namun sekarang telah ada perubahan dinamika dalam aturan, dimana hal tersebut dapat dimanfaatkan namun dengan catatan tidak terlepas dari peraturan yang telah diberlakukan.

Ia mengaku pihaknya juga telah melakukan pembuatan blok-blok pemanfaatan dan perlindungan yang khusus, serta tanaman telah diatur dengan sebaik mungkin, namun yang menjadi kendala tersulit adalah sampah plastik yang mengikat akar tanaman tersebut.

“Jenis sampah tersebut termasuk juga limbah liquid yang tak kasat mata, dan lambat laun itulah yang akan menyebabkan tanaman Mangrove tersebut mati,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut Wiranatha juga mengatakan keadaan hutan Mangrove dengan luas sekitar 169 hektar sudah tidak layak ditumbuhi pohon Mangrove karena sudah terendam hampir 24 jam hal tersebut sudah dilihat langsung oleh Tim Terpadu dari Menteri Kehutanan yang melibatkan Lintas Instansi.

Ia juga menjelaskan ada beberapa wilayah lain yang tidak ditunjuk sebagai kawasan hutan tetapi sudah ditumbuhi Mangrove yang luasnya sekitar 236 hektar yang menurut rencana ini akan direposisi dan diproses.

“Ini kalau tetap dijadikan hutan maka aturannya akan berat, terutama untuk pariwisata yang sekarang juga telah banyak lalu-lalang disana,” ujarnya. (SB-Lika)

Comments

comments