Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Belum Dapat Sanksi

45

Ketut Rudia

SULUHBALI.CO, Denpasar— Banyaknya pelanggaran yang dilakukan peserta pemilu mengenai pemasangan alat peraga dan kampanye melalui media cetak dan elektronik yang belum mendapat tindakan lebih lanjut dari pihak-pihak terkait.

Seperti peraturan KPU Prov. Bali yang telah ditetapkan terkait pemasangan alat peraga, dimana para caleg tidak diijinkan memasang baliho, hanya diijinkan memasang spanduk yang juga sesuai dengan zona yag ditetapkan,  dan kampanye melalui media cetak dan elektronik harus sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan yaitu, dilakukan dari tanggal 16 Maret 2014 sampai dengan 5 April 2014.

Dalam rapat pleno yang digelar KPU Prov. Bali pada Senin (20/1) di Kantor KPU, Renon, Denpasar. Para Ketua dari Kader-Kader Parpol mengkritik adanya banyak pelanggaran alat peraga yang sudah terpasang maupun melakukan kampanye disejumlah media masa yang ada di Bali.

Dalam kesempatan ini, Ketua Banwaslu Prov. Bali Ketut Rudia mengatakan, pihaknya memiiki batas kewenangan yaitu, sebatas merekomendasikan untuk ditertibkannya pelanggaran tersebut.

“Kami hanya bertugas merekomendasikan kepada KPU untuk ditertibkan, nah kan tugasnya KPU yang mengkoordinasikan kepada Pemerintah Daerah ,” kata Ketut Rudia, (20/1).

Ia menambahkan, permasalahan ini dikembalikan kepada KPU, dan KPU yang memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan kepada pihak Pemerintah Daerah. “Karena kewenangan untuk menertibkan itu adalah Pemerintah Daerah, kita semua juga harus menanyakan kepada Pemerintah Daerah, sejauh mana apresiasinya terhadap penertiban ini, apakah sudah maksimal,” tambahnya.

Ketut Rudia menegaskan, dalam hal ini memang Pemerintah Daerah telah berupaya dalam penertiban itu sendiri, akan tetapi Ia menilai usaha yang dilakukan Pemerintah Daerah belum maksimal. “Kami akui ada penertiban, tetapi gak maksimal,” tegasnya.

Ia juga mengatakan, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin mengatasi permasalahan ini, dan selalu mengkoordinasikan setiap adanya pelanggaran tersebut kepada pihak KPU Prov. Bali dan KPU Kabupaten/Kota.  “Tapi kami tidak tahu apakah koordinasi kami sudah dilakukan atau tidak,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini juga, Ketut Rudia menegaskan kepada para Kader Parpol dan caleg-caleg agar tidak lagi melakukan pelanggaran, karena pihaknya sudah ada dalam tahap melakukan pemanggilan dalam bentuk klarifikasi kepada caleg yang melakukan kampanye di media masa.

“Karena kami pantau ada beberapa di media cetak yang sudah melakukan kampanye, manakala pencegahan itu tidak bisa kami lakukan, mohon maaf kami akan lakukan penindakan dan memberikan sangsi denda 12 juta beserta penjara 1 tahun,” tegas Ketut Rudia dengan lantang.

Ia juga menghimbau dan berharap kepada seluruh peserta pemilu agar dapat mentaati aturan yang ada. “Kami harapkan agar tidak melakukan pelanggaran terhadap kampanye di media cetak maupun elektronik,” harapnya. (SB-Eny)

Comments

comments