Aksi dukung NKRI dan minta ormas HTI dibubarkan (foto net).

SULUH BALI, Jakarta  – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj mengatakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bertentangan dengan visi Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga pembubarannya merupakan hal yang perlu.

“Demi keselamatan NKRI dan keutuhan Bangsa Indonesia setiap ormas yang merongrong Pancasila, Undang-undang 1945, dan tidak menghormati Bhinneka Tunggal Ika harus dilarang,” kata Said di Jakarta, Senin (07/05/2018).

Menurut dia, Hizbut Tahrir termasuk ormas yang berupaya membentuk pemerintahan Islam yang terpusat sebagaimana masa kekhalifahan. Tujuan tersebut artinya meniadakan negara-negara yang ada saat ini termasuk Indonesia.

Maka dari itu, kata dia, hal itu bertentangan dengan NKRI dan negara-negara lain di seluruh dunia.

Said mengatakan telah berulang kali menyampaikan pesan-pesan soal pentingnya pembubaran HTI untuk keselamatan bangsa Indonesia kepada khalayak umum.

Sebelumnya, Majelis Hakim PTUN DKI Jakarta menolak permohonan HTI soal pembubaran ormas Islam tersrbut.

Majelis Hakim juga menyatakan sesuai aturan yang berlaku terdapat pasal-pasal yang membuat suatu ormas bisa dibubarkan, di antaranya terkait gerakan Atheis, menyebarkan Komunisme dan mengganti Pancasila.

Pemikiran khilafah itu sejatinya diperbolehkan jika sebatas konsep tanpa diwujudkan dalam aksi yang berupaya mengganti dasar negara.

 

Pembubaran HTI Sah

Sementara itu pengamat politik Islam Dr Sri Yunanto dalam keterangan tertulis yang diterima kantor berita Antara di Jakarta, Senin (07/05/2018)  menyebutkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak gugatan eks perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menunjukkan bahwa bukti-bukti yang disampaikan pemerintah sebagai dasar pembubaran perkumpulan itu, shahih dan kuat, kata seorang pengamat.

“Putusan PTUN yang menolak seluruh gugatan HTI menunjukkan bahwa dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh pemerintah sebagai tergugat shahih dan kuat. Semua pihak harus menghormati putusan ini,” kata

Wakil Ketua Bidang Polhukam DPP LSM KIBAR (Koalisi Bersama Rakyat) itu mengatakan sidang gugatan di PTUN yang berlangsung terbuka hampir 10 bulan ini membuktikan bahwa proses pengadilan berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Menurut dia masyarakat diharapkan mendukung keputusan PTUN ini.

Yunanto mengimbau eks anggota HTI untuk segera kembali ke pangkuan ibu pertiwi dan meninggalkan ideologi yang mengancam NKRI.

“Pemerintah diharapkan melakukan pembinaan terhadap anggota eks HTI agar bersama-sama dengan warga lain mengamalkan ideologi bangsa dan berpartisipasi dalam pembangunan,” jelas dia.

Pembinaan serupa menurut dia, juga perlu dilakukan kepada anggota organisasi lain agar tidak melanggar UU nomor 16 tahun 2017.�”Sehingga tidak ada lagi ormas lain yang akan bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi negara,” kata Yunanto.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta menolak gugatan eks perhimpunan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk seluruhnya, melalui sidang pembacaan putusan di Jakarta, Senin.

Menurut Majelis Hakim, HTI terbukti menyebarkan dan memperjuangkan paham khilafah, sesuai dalam video Muktamar HTI 2013.

HTI dibubarkan sesuai dengan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU -30.AHA.01.08.2017 tentang pencabutan keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-00282.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian perkumpulan HTI. (SB-ant)

Comments

comments