Pastika Tanggapi Pandangan Terkait Pelestarian Warisan Budaya

43

Gubernur Mangku Pastika dalam Sidang Paripurna di gedung DPRD Bali (foto humas/bali).

SULUHBALI.CO, Denpasar – Gubernur Bali Made Mangku Pastika menyatakan apresiasinya terhadap masing-masing Fraksi DPRD Prov. Bali atas pertanyaan, tanggapan, saran serta himbauan yang mendasar yang telah disampaikan serta memberi jawaban atas pandangan umum Fraksi terkait dengan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2013 dan Raperda tentang pelestarian warisan budaya Bali pada rapat Paripurna di Gedung DPRD Prov. Bali. Senin (30/6/2014).

“Hal tersebut saya pandang sebagai salah satu fungsi pengawasan yang diemban oleh DPRD dalam upaya untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik bagi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Bali yang kita cintai bersama,” ungkapnya.

Ia juga mengatakan telah menugaskan Inspektorat Provinsi Bali untuk meningkatkan fungsi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan lebih dini sebagai konsultan dan penjaminan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Terhadap pandangan dewan terkait dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp. 1 Triliun lebih, Pastika menjelaskan bahwa tidak terealisasinya belanja sebesar yang dianggarkan tersebut antara lain terdapat pada kegiatan pembangunan Rumah Sakit Internasional yang terkendala waktu karena proses perijinan (IMB) yang terlambat terbit sehingga menyebabkan tertundanya proses penetapan pemenang sampai tujuh kali.

“Saya menyadari SILPA tersebut memang cukup besar, namun jumlah tersebut masih terkandung kewajiban belanja yang harus direalisasikan,” ujarnya.

Terkait dengan pandangan dewan terhadap beberapa realisasi kegiatan pada urusan pemerintahan yang realisasinya rendah, Pastika menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan mengedepankan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta terdapat beberapa kendala teknis lainnya.

“Mengenai program-program unggulan seperti Simantri, Gerbangsadu, JKBM dan program bedah rumah, saya sependapat untuk terus dievaluasi, sehingga sasaran-sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan yang kita harapkan bersama,” tambahnya.

Terhadap realisasi belanja hibah dan bantuan sosial, Pastika juga mengatakan memang perlu ada kehati-hatian dalam merealisasikannya, karena pengawasan oleh lembaga penegak hukum seperti BPK, Kejaksaan dan KPK terkait dengan kedua belanja tersebut yang sangat ketat.

“Saya tidak ingin apa yang kita laksanakan membawa dampak hukum dan menjerumuskan masyarakat kita hanya karena kesalahan administrasi dan prosedur,” tegasnya. Ia juga menghimbau kepada masyarakat agar benar-benar dapat memanfaatkan hibah dan bantuan yang diberikan sesuai dengan peruntukan dan segera menyampaikan pertanggungjawabannya.

Lebih lanjut terkait dengan peringatan dari UNESCO dan himbauan mencermati persoalan terkait dengan subak, Pastika menjelaskan bahwa, teguran yang disampaikan tersebut adalah merupakan warisan budaya dunia yang meliputi 17 subak yang ada di Kabupaten Tabanan dan Gianyar.

“Sehubung dengan hal tersebut, saat ini saya sedang menyiapkan regulasi untuk mengatur perlindungan subak sebagai warisan budaya dunia sampai pada rencana detail kawasan. Saya juga telah meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten, khususnya Kabupaten Tabanan sehingga dengan demikian pengelolaan subak sebagai warisan budaya dunia tetap berjalan pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat setempat,” jelasnya. (SB-Lik)

Comments

comments