Pastika: Penyerapan Untuk APBD Juga Perlu Perhatian

35

SULUH BALI, Denpasar – Terkait dengan penetapan peraturan daerah tentang APBD sesuai dengan ketentuan pada pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan penyerapan untuk APBD juga perlu mendapatkan perhatian dan segera dibenahi mengingat tidak jarang penyerapan terjadi pada tri wulan akhir yang membawa dampak pada terlambatnya pembangunan.

“Kendalanya biasanya ada petunjuk-petunjuk yang turunnya telat apalagi dari APBN itu dari kementerian lembaga seringkali juklat juknisnya untuk pelaksanaan program itu datangnya telat,” ungkap Pastika disela-sela acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Tahun Anggaran 2015 di Provinsi Bali, Denpasar. Senin (15/12/2014).

Pastika juga meminta kepada pemerintah pusat untuk lebih mempercepat mengeluarkan juklat juknis agar sesegera mungkin bisa terselesaikan dengan cepat, paling tidak bulan Januari.

“Jadi biasanya datangnya sudah bulan Agustus, bulan September sehingga mau gak mau pelaksanaannya jadi telat, tetapi itu sudah kita bicarakan dipusat kalau mau cepat merekapun harus cepat memberikan kepada kita,” ujarnya.

Ia juga menghimbau jika menginginkan tender diakhir tri wulan pertama sudah selesai, bulan Januari juklat tersebut harus sudah keluar, jika keluar pada bulan Agustus terkadang itu tidak bisa dilaksanakan.

Jadi agak lambat itu karena juklat juknisnya agak lambat, oleh karenanya kita harus mengikuti itu, tidak bisa keluar dari sana. Kalau kita mau tender akhir tri wulan pertama sudah selesai berarti bulan Januari juklat itu harus sudah keluar, kalau tidak kita juga tidak bisa,” jelasnya.

“Jadi kita sudah menghimbau juga barangkali semua keluhan ini sama di Indonesia, semua Gubernur dan Bupati semua mengeluhkan hal yang sama terutama dana dari pusat itu,” tambahnya. (SB-Lik)

Comments

comments

Comments are closed.