Pastika Minta Pencabutan Perda Tentang Minuman Beralkohol dan Penambahan Penyertaan Modal PT Jamkrida

277
Suasana Ruang Sidang Utama Kator DPRD Prov Bali. |foto-hum|

SULUH BALI, Denpasar – Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, memberikan penjelasan tentang pencabutan perda yang mengatur tentang distribusi minuman beralkohol (mikol) golongan A atau yang memiliki kadar etanol sebsar 1% – 5% di Bali dalam sidang paripurna yang bertajuk “Penyampaian Penjelasan Kepala Daerah Terhadap Raperda Tentang Pencabutan Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Provinsi Bali, dan Raoerda Tentang Penambahan Penyertaan Modal Kepada PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali”, di Ruang Sidang Utama Kator DPRD Prov Bali, Kamis (14/1).

Menurutnya pencabutan itu menyusul terbitnya Peraturan Menteri (Permen) Perdagangan No. 6/M-DAG/PER/1/2015 yang mengubah peraturan sebelumnya bernomor 20/M-DAG/PER/4/2014. Permen sebelumnya mengatur peredaran minuman beralkohol golongan A hanya dapat dijual di Supermarket dan Hypermart yang sudah langsung mengantongi SKP-A (surat keterangan pengecer minuman beralkohol golongan A –red) sedangkan minimarket dan toko pengecer dilarang menjual mikol.

Akan tetapi dalam peraturan berikutnya dijelaskan bupati/walikota dapat menetapkan tempat-tempat tertentu sebagai tempat penjualan mikol, seperti di objek pariwisata yang telah ditetapkan melalui Perda setempat.

Permen itu juga mengatur bahwa bupati dan walikota bisa menetapkan tempat-tempat tertentu yangn menjual mikol untuk diminum langsung di tempat. Dia menjelaskan, Bupati/walikota juga yang mengatur penuh tentang pengendalian dan pengawasan mikol beserta sanksi administrasi bagi yang melanggar.

Padahal sebelumnya, pemprov Bali telah menerbitkan perda no 5 Tahun 2012. Dalam perda itu diatur setiap TBB (Toko Bebas Bea) yang menjual mikol harus memiliki surat ijin yang diterbitkan oleh gubernur. Jadi menurut Pastika dengan terbitnya peraturan tersebut dan juga berdasarkan Undang-Undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, maka dia meminta agar Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012 dicabut.

“Jadi saya minta dicabut saja, karena kewenangan tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol ada di bupati dan walikota, serta Gubernur DKI Jakarta saja,” jelasnya. Jadi ke depan dia berharap dengan dicabutnya perda tersebut, tidak ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Dalam sidang paripurna tersebut, Pastika juga menyampaikan rencana pemprov Bali untuk menambahkan penyertaan Modal kepada PT Penjaminan Kredit Daerah. Alasan penambahan itu karena, menurut Pastika, kinerja PT Jamkrida dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini naik cukup signifikan. Pastika menambahkan penyertaan modal juga merupakan salah satu cara untuk menaikkan sumber-sumber pendapatan daerah.

Maka dari itu, dia berpendapat bahwa penyertaan modal pemprov yang diatur dalam perda no 2 tahun 2014 sebesar 70 miliar perlu ditambah lagi sebesar 50 miliar. Dengan penyertaan modal yang nanti totalnya berjumlah 120 miliar, Pastika berharap semakin banyak Koperasi dan UMKM di Bali yang bisa memanfaatkan program pemprov tersebut serta untuk meningkatkan investasi juga.

Karena selama ini PT Jamkrida mengalami keterbatasan kemampuan penjaminan (Gearing Ratio) terhadap banyaknya UMKM yang memohon bantuan penjaminan modal. “Saya berharap dengan penambahan modal ini maka kinerja PT Jamkrida akan lebih optimal untuk mengembangkan UMKM di provinsi Bali,” tandasnya. (Sb-hum)

Comments

comments