Pastika : JKBM Tetap Ada, Hanya Dilaksanakan oleh BPJS

284
Gubenur Pastika menyalami para kepala daerah usai pertemuan soal JKBM (foto humas.bali)

SULUHBALI, Denpasar – Banyak masyarakat Bali yang kini bertanya-tanya atau menanyakan langsung ke pemerintah, bagaimana nanti keberlanjutan program JKBM setelah berintegrasi ke JKN. Gubernur Bali Mangku Pastika pun mengakui, kalau banyak masyarakat yang menanyakan hal tersebut.

“Saya menerima pertanyaan banyak sekali, di media sosial dan dimana-mana. ‘Pak apa betul JKBM itu mau dihapus ?’ Saya bilang begini, ‘JKBM itu tetap, tetapi dilaksanakan oleh BPJS’. JKBM tetap, hanya dilaksanakan oleh BPJS. Kita bayarin sebagian rakyat yang memang miskin, yang tidak masuk ke dalam PBI (Penerima Bantuan Iuran),” ungkap Mangku Pastika saat memberi sambutan pada acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2017 Lingkup Provinsi Bali dan Penghargaan Kepada Pemerintah Daerah yang memperoleh Opini WTP serta Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Integrasi JKBM ke JKN, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Renon, Senin (19/12/2016).

Di depan para undangan yang hadir, termasuk Direktur Utama BPJS, Prof. Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes, Pastika paparkan, kalau di Bali sejak 1 Januari 2010 sudah ada program yang namanya JKBM (Jaminan Kesehatan Bali Mandara). Seluruh penduduk Bali yang punya KTP Bali, bukan hanya yang kaya dan miskin, berhak untuk mendapatkan pelayanan JKBM itu. Gratis. Tapi portalnya ada, harus rumah sakit pemerintah. Kelas 3 kalau dirawat. Tapi treatment lainnya sama. Itu yang selama ini sudah dilaksanakan. Bukan asuransi. Jadi dikelola langsung oleh pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota. Kita sharing duitnya itu sesuai kondisi daerah masing-masing dan jumlah penduduknya.

“Selama ini telah berjalan lancar bahkan sudah melegenda di Bali. Sekarang kita harus beralih ke BPJS. Hambatan psikologisnya luar biasa. Para Bupati sebenarnya tidak setuju, DPRD juga tidak setuju, belum lagi kalau saya ketemu dengan para dokter, petugas rumah sakit. Semua mereka bilang ‘Pak jangan diganti program JKBM itu’. Sehingga ini sesungguhnya berat kita laksanakan,” jelasnya. “Karena ini sudah merupakan program nasional harus kita ikuti, tidak bisa tidak. Saya juga tidak mau melanggar aturan,” ia menambahkan.

Kepada BPJS Pastika berpesan, agar terus memaksimalkan pelayanan, khususnya di Bali agar betul -betul diperhatikan. “Jangan sampai rame-rame rakyat demo ke BPJS. Tolong obatnya tidak boleh habis, tolong dokter dan pegawai kesehatan dibayar tepat waktu,” pesannya. Acara tersebut juga dihadiri oleh para Bupati/Walikota se-Bali. (SB-Rk).  

 

Comments

comments