Pasek Minta Jangan Jadikan Fotografer Sapi Perahan

862
Pasek Suardika saat menerima para fptografer di kantor DPD Bali (foto GPS).

SULUH BALI, Denpasar — Anggota DPD-RI Gede Pasek Suardika menyayangkan kondisi kaum muda Bali yang kreatif pada profesi fotografi melakukan pengambilan foto dikenakan pungutan cukup besar, padahal mereka ikut mempromosikan Pulau Dewata ke seluruh dunia melalui karyanya.

“Saya menyayangkan pungutan besar para fotografer seperti di Taman Budaya (Art Center) Denpasar. Para fotografer mengeluhkan bila mengambil gambar di sana bayarannya hingga Rp500 ribu. Haruskan mereka dibina dan kembangkanlah untuk menjadi duta promosi pariwisata. Jadi jangan jadikan mereka sapi perahan.” ucapnya di Denpasar, Senin (13/2/2017)

Padahal dulu hanya dikenakan tiket masuk bila melakukan pemotretan pre-wedding di sana, ujar Pasek Suardika saat bertemu dengan kaum muda Bali di Denpasar.

Dikatakan, mestinya mereka diberikan peluang membuat usaha karya kreatif, baik pengambilan gambar panorama, seperti taman budaya, danau, tebing dan lainnya. Karena karya mereka pasti akan dilombakan, baik tingkat regional maupun internasional.

“Hal itu kan sangat berdampak baik terhadap promosi pariwisata lewat era digital, dan tidak mesti promosi harus menyerap dana APBD hanya semata-mata promosi konvensional untuk mengirim pejabat keluar negeri berpromosi pariwisata,” ucapnya.

Menurut dia, dengan apa yang dilakukan oleh kaum muda Bali melalui penggemar fotografi melakukan langkah usaha ekonomi kreatif, maka sudah sangat membantu promosi pariwisata melalui digital. Karena dengan langkah itu mereka bisa mempromosikan lewat internet objek-objek yang dibidik untuk kemajuan pariwisata Indonesia, khususnya Bali.

“Soal pungutan semacam itu tidak ada aturannya. Sebuah keganjilan yang luar biasa. Apalagi sungai, pantai, danau, tebing, sawah dan lainnya semua kena pungutan yang tidak jelas dasar dan peruntukannya,” ujarnya.

Uniknya lagi, kata Pasek Suardika, pungutan itu tidak ada korelasi dengan pelayanan dan bantuan sarana dan prasarana yang menunjang aktivitas para fotografer tersebut.

Dikatakan melihat kenyataan seperti itu, memang menjadi anomali ketika pemerintah gembar-gembor mau membuka lapangan kerja, tetapi malah yang sudah berusaha wiraswasta dengan ekonomi kreatif dijadikan obyek pemerasan.

“Padahal foto-foto karya mereka itu secara tidak langsung bisa jadi sarana promosi yang manjur dan cespleng tanpa biaya. Pemerintah tidak perlu keluarkan dana APBD membiayai para pejabat promosi pariwisata ke luar negeri,” ucap politikus Partai Hanura.

Ia mengatakan pemerintah bisa kerahkan mereka dengan dunia media sosial (medsos) untuk mempromosikan pariwisata Bali.

“Jangan mereka diperas dengan angka yang semakin mencekik dan mematikan semangat mereka. Apalagi itu semua generasi muda Bali yang mencoba mandiri. Saatnya berjuang,” katanya. (SB-ant)

Comments

comments

1 COMMENT

Comments are closed.