Para Bupati dan Walikota Beri Masukan kepada Pansus UU Desa

111

Gubernur Mangku Pastika dan para Bupati dan Walikota se-Bali saat memberikan masukan kepada Pansus UU Desa. |foto-raka|

 

SULUH BALI, Denpasar – Made Mangku Pastika menegaskan, keputusan yang akan diambil menyangkut UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, akan bersifat sangat strategis untuk kehidupan Bali ke depan. Karena menyangkut adat, budaya dan agama Hindu Bali. Menyangkut roh kita sesungguhnya, menyangkut desa pekraman. Oleh karena itu, apapun yang akan kita putuskan, harus tetap menjaga eksistensi desa pekraman.  Dengan hak-hak otonominya, dengan hak-hak adatnya, budayanya, dan hak-hak krama desa pekraman itu.

Penegasan tersebut disampaikan Mangku Pastika saat pembahasan UUD Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Bali, Senin (5/1/2015) di Gedung DPRD Bali, Renon. Acara yang dimulai pukul 10.00 wita, disamping dihadiri para SKPD, hadir pula para Bupati dan Walikota se-Bali. “Saya sampaikan terima kasih atas kehadiran para bupati dan walikota, yang telah berkenan hadir hari ini. Saya mohon para bupati menyampaikan  pendapatnya masing-masing, pasti sudah melalui kajian-kajian di kabupaten/kota masing-masing dengan berbagi pihak.” ungkap Mangku Pastika

Bupati Badung, Anak Agung Gde Agung mendapat giliran pertama untuk menyampaikan pendapatnya : “Sesungguhnya kami di kabupaten Badung sudah melaksanakan sosialisasi, penyerapan aspirasi berkenaan dengan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa ini. Mulai dari tingkat Desa, Kecamatan bahkan sampai dilaksanakan workshop di tingkat kabupaten yang dihadri oleh bendesa-bendesa adat, jadi lewat perbekel dan didengar pendapat para ahli dari Unud dan Provinsi. Bahkan pada 25 Desember yang lalu telah dilaksanakan paruman sulinggih kabupaten Badung,” urai Gde Agung.

Kemudian dipaparkan tentang kondisi obyektif di kabupaten Badung, yang terdiri dari 9 tipologi desa.Antara desa dinas, desa adat dan kelurahan. Yang kalau menyangkut kewilayahannya, yang menurut Gde Agung, “saling seluk.” Misalnya ada satu desa adat hanya satu dinas, Kapal. Ada satu desa adat terdiri dari beberapa desa dinas dalam satu kecamatan, yaitu desa adat Abiansemal. Ada satu desa adat terdiri dari beberapa desa dinas diluar kecamata, yaitu desa adat Perang. Ada satu desa adat terdiri dari beberapa desa dinas diluar kabupaten Badung, contohnya Kerobokan.

“Bilamana itu nanti akan diformalkan masuk dalam tatanan hukum nasional, ini akan menjadi suatu masalah serius. Ada 2 hal maslah serius tersebut, pertama secara geografis akan ada perubahan peta wilayah dari kabupaten Badung. Artinya akan terjadi perluasan wilayah kabupaten Badung. Kedua adalah ini bertentangan dengan UU No 69 Tahun 1958 tentang pembentukan kabupaten-kabupaten di Provinsi Bali, dan UU No 1 Tahun 1992 tentang pembentukan Kota Denpasar,”  tambah Gde Agung.

Masih menurut Buati Badung ini, bilamana Desat Adat didaftarkan disamping bertentangan UU diatas, desa adat yang memiliki aset seperti tanah ayahan desa, ada laba pura, bahkan LPD yang harus dipertahankan dan dilestarikan.”Jadi aset ini akan dibawah dalam satu lembaga nasional yang dilindungi hukum nasional. Ini akan berubah, statusnya, derajat haknya akan berubah. Status kepemilikan akan berubah menjadi subyek hukum publik. Akan henjadi HGB, hak pakai, hak pengelolaan dan sebagainya,” ungkapnya. Demikian juga dengan LPD, begitu menjadi subyek hukum publik  akan dinaungi oleh hukum publik yaitu UU mengenai lembaga keuangan mikro, disitu akan ada kaitannya dengan pajak, pengawasan dari OJK dan sebagainya.

Pandangan lain disampaikan oleh Bupati Bangli I Made Gianyar, “Ketika kita pilihan desa dinas, maka kita itu enak, tidak perlu membuat Perda, kalau kita pilih desa pekraman disinilah UU ini memberikan kekuasaan kepada Perda terkait pengaturan rumah tangga desa adat atau desa pekraman,” katanya. “Ke depan bagaimana penguatan adat itu. Implementasi penguatan itu lebih detil kita buat, sehingga penguatannya benar-benar bisa diimplementasikan pada APBDes itu diajukan kepada kita. Apa bisa dalam SK Bupati dibuat, bahwa harus diporsikan untuk penguatan adatnya dalam jumlah yang cukup,” ungkap Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana.

Anak Agung Gde Agung Bharata, Bupati Guanyar menyampaikan masukannya, “Setelah kami malakukan pengamatan dengan para pemangku adat, sepeti perbekel, bendesa dan kajian-kajian. Kalau pada masa yang dulu, bersatunya sekte-sekte di Bali adalah diselesaikan oleh Mpu Kuturan. Itu perang, bener-bener perang pake darah, bukan pake mulut. Sekarang kami mohon dengan hormat, janganlah lagi perang gara-gara ini. Tidak pernah orang Belanda bikin bendesa, bikin perbekel. Begitu juga dengan Jepang. Tahun 1850 di Gianyar ada perbekel, bendesa, kelihan. Itu adalah produk dari orang Bali. Tetapkan saja Perbekel sebagai pimpinan pemerintahan desa, Bendesa sama disana tetapi khusus untuk menyelenggarakan tentang upacara dan ikut serta memutuskan. Bendesa nanti seperti penasihat dibidang adat dan upacara agama,” katanya.

Acara yang berlangsung hingga siang hari itu, hadir Bupati Buleleng, Bupati Bangli, Bupati Gianyar, Karangasem, dan Klungkung. Sedangkan Kota Denpasar diwakili oleh wakil Walikota Denpasar, dan Tabanan dan Jembrana diwakili oleh wakil Bupati masing-masing. Pansus Pembahasa UU No 6 tahun 2014 tentang Desa DPRD Bali yang diketuai I Nyoman Parta juga hadir lengkap. “Saya juga tidak perlu menambahkan lagi, karena ini bukan perdebatan, tapi memberikan masukan. Selanjutnya tentu saja kami serahkan kepada Pansus dan seluruh anggota Dewan yang terhormat untuk dapat merumuskan rekomendasi. Rekomendasi itu pasti akan saya turuti. Apapun rekomendasi itu,” ungkap Mangku Pastika. (SB-Raka).

Comments

comments