OJK Dorong Pengembangan Desa Wisata di Bali

134
Deputi pengawasan Jasa Keuangan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Regional 8 Bali Nusra, Nasirwan Ilyas (foto-ijo)
SULUH BALI, Bangli – Dalam rencana pengembangan 10 destinasi baru, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melibatkan perbankan dalam menyediakan anggaran.
Pasalnya, dari 10 destinasi baru yang akan dikembangkan salah satunya berada di wilayah kerja OJK Regional 8 yaitu di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.
Deputi pengawasan Jasa Keuangan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Regional 8 Bali Nusra, Nasirwan Ilyas mengungkapkan dalam menyediakan dana dalam proses pembiayaan untuk kepentingan pengembangan sejumlah destinasi wisata.
“Untuk pembiayaan pengembangan wisata itu akan diperoleh dari sejumlah pos anggaran perbankan dalam bentuk pinjaman atau juga melalui dana sosial perusahaan (CSR) perbankan pemerintah,”  ungakapnya, Jumata (19/08/2016).
Sementara Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) memiliki tiga prioritas yaitu menyasar ke sektor pertanian, ternak sapi dan percepatan pembangunan Wisata di Bali sesuai dengan program pemerintah daerah.
Pada tahun 2016 ini saja, Dinas Pariwisata Bali berencana akan menambah 11 Desa wisata baru dari yang sudah ada berjumlah 53 desa wisata.
Sejumlah hal yang akan dibiayai OJK melalui bantuan perbankan, antara lain, sarana dan prasarana di titik destinasi, infrastruktur jalan dan jembatan yang mendukung ke lokasi wisata.
Nasirwan menyebutkan, prioritas percepatan pembanguna desa wisata ini berdasarkan arahan dari OJK Pusat, dengan pertimbangan bahwa Bali merupakan gerbang pariwisata Indonesia dan hal tersebut sejalan dengan program Bali Mandara yang dicetuskan oleh Gubernur Bali, Made Mangku Pastika seperti program gerbangsadu (Gerakan Pembangunan Desa Terpadu).
“Dampak dari pembangunan yang dilakukan pemerintah mesti sampai ke bawah agar semua lapisan masyarakat merasakan manfaatnya. Inti Desa wisata itu mengangkat potensi-potensi desa di Bali yang coba dikemas dan dipasarkan. Nantinya, tentu akan terjadi aktifitas transaksi ekonomi dari wisatawan, menginap di rumah penduduk yang disewakan yang menjadi homestay,” ujarnya.
Menurutnya, banyak hal yang mesti diperhatikan diantaranya proses identifikasi potensi daya tarik wisata yang biasanya dilakukan oleh para akademisi dan mengandeng unsur desa untuk seperti banjar maupun desa adat.
“Nantinya hasil analisis tersebut diperbincangkan dengan perangkat desa. Jika ada satu destinasi yang disetujui dan diputuskan oleh pemerintah daerah. Biasanya yang menjadi problematikanya adalah akses jalan menuju lokasi tersebut, sehingga nantinya itu bisa diprioritaskan pemerintah dalam membangun destinasi baru,” tambahnya. (SB-ijo)

Comments

comments