Moratorium Pariwisata Harus Bagian Perencanaan Bali

108

Perlu Dipikirkan Kesatuan Manajemen Pulau

SULUHBALI.CO, Denpasar — Pengamat ekonomi Dr I Gde Made Sadguna mendorong agar kebijakan moratorium akomodasi pariwisata menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan Bali.

“Menurut saya, moratorium bukan hanya untuk wilayah Bali selatan, melainkan harus jadi bagian perencanaan pulau kita secara keseluruhan sehingga dapat saling bersinergi dan mendukung,” katanya di Denpasar, Rabu.

Ia berpandangan, kalau belum ada cetak biru pembangunan Bali yang jelas, maka imbauan moratorium yang disampaikan Gubernur Bali Made Mangku Pastika beberapa tahun lalu itu sangat relevan.

“Tetapi mestinya bukan berhenti sekadar berhenti tetapi berpikir untuk mempersiapkan perencanaan yang matang,” ucapnya.

Setelah itu, lanjut dia, mesti dikaji benar manfaat dan kerugiannya, barulah diambil keputusan untuk melangkah melanjutkan moratorium atau membuka peluang akomodasi wisata baru.

“Karena jika tanpa pengkajian, maka akan terjadi pembangunan asal jalan tetapi dengan perencanaan yang tidak matang,” katanya.

Sadguna berharap semua pihak berkomitmen untuk memikirkan pembangunan Bali sebagai satu kesatuan manajemen pulau (one island management) dan segera duduk bersama supaya terwujud, tidak hanya jadi retorika.

“Itu tanggung jawab semua pihak, tidak hanya pada pemerintah daerah, termasuk penting peran masyarakat adat dan tokoh masyarakat,” ucapnya.

Di sisi lain, terkait dengan wacana reklamasi di kawasan perairan Teluk Benoa yang rencananya akan dibangun akomodasi pariwisata, Sadguna mengkhawatirkan terjadi berbagai dampak sosial.

“Tidak hanya dampak lingkungan, tetapi dampak sosial budaya dan ekonomi. Pesan saya supaya masyarakat kita bisa mengambil peluang itu,” ujarnya.

Kalau tidak disiapkan, ujar dia, maka masyarakat Bali hanya akan menjadi penonton. “Orang lain yang mengambil peluang itu, tetapi kita hanya dapat sampah-sampahnya atau dampak negatif,” kata Sadguna. (SB-ant)

Comments

comments

Comments are closed.