Artikel: Menurunnya Makna “Suara Rakyat”

114

oleh *Faturahman Dewantara

Pemilu legislatif 9 April sudah berjalan dengan dinamikanya, dari proses persiapan, pelaksanaan sampai nanti penyelesainya akan banyak terjadi persoalan. Hal ini disebabkan karena penyelenggara, peserta, dan masyarakat kurang memahami tugas dan kewajibanya masing-masing. Dari sisi penyelenggara kurang memahami aturan main, banyak tidak profesional, dan ikut bermain jual-beli suara yang lebih banyak terjadi pada penyelenggara tingkat bawah, karena penyelenggara tingkat bawah (PPS dan KPP) dipilih oleh penguasa daerah (lurah/perbekel/kaling/kadus) yang biasanya menjadi pengurus parpol.

Fenomena ini terjadi di beberapa daerah, di samping sulitnya mencari petugas yang memenuhi syarat baik pendidikan maupaun pengetahuan. Dari sisi peserta, hampir sebagian besar peserta pemilu terutama caleg menginginkan kemenangan dengan berbagai cara. Ditemukan money politik, dana kampanye yang tidak transaparan, sampai pada penggunaan hibah/bansos merupakan fenomena kecil yang terungkap, sebetulnya itu terjadi lebih dari itu. Seperti melihat bukit dari jauh kelihatan hijau walaupun ada sedikit lekukan, tapi kalau masuk bukit maka bisa dipastikan banyak pohon, binatang dan satwa lainnya yang bisa membahayakan bagi yang masuk karena tidak siap dengan keadaan disitu.

Di samping itu masyarakat di beberapa tempat lebih mengutamakan transaksional, ada uang, barang, atau benda lainnya untuk sebagai dasar mereka memilih, kata mereka “Kalau tidak sekarang minta, nanti terpilih juga akan lupa kita”, atau kata yang lainya “koq tidak ada serangan fajar/senja” “koq tidak yang ngasi uang” . Seperti itulah demokrasi yang sedang berlangsung, walaupun sebagian kecil memilih karena program dan figure.

 

Suara Tuhan
Suara rakyat suara tuhan (vox populi vox dei), itu kalimat ternyata mengalami berbagai penurunan makna dan distorsi makna kedaulatan rakyat, karena pada tataran praksis apa yang disebut “suara rakyat,” ternyata tidak lahir karena tuntunan akal sehat, ketulusan hati, kemurnian nurani, serta pertanggungjawaban kepada Sang Illahi, tapi karena gelimang selingkuh politik uang, kekerasan intimidasi, kelihaian pembohongan, atau nafsu memangsa manusia lain atas dorongan naluri “homo homini lupus.”

Mencari makna hakiki vox populi vox dei dalam ruang realitas pemilu 9 april 2014 semakin sulit, bahkan mungkin lebih tepat “Voox populi vox vullus” suara rakyat suara uang.

Proses pemilu untuk mengawal kedaulatan rakyat dalam pemilu terutama dalam proses pencoblosan, penghitungan, dan rekapitulasi harus benar-benar dijaga. Karena banyak terjadi dalam proses penghitungan suara dan rekapitulasi di TPS, PPS dan PPK terjadi kesalahan baik karena sengaja maupun tidak di sengaja.

Kalau tidak disengaja karena ketidaktelitian atau tidak memahami proses hitung dan jumlah, mungkin tidak masalah, tetapi kalau yang sengaja karena dibayar atau karena untuk memenangkan seseorang karena keluarga, kedekatan parpol atau alasan lain, maka inilah yang harus koreksi. Hal ini harus diantisipasi oleh saksi parpol lain di TPS, desa dan kecamatan. Di beberapa kabupaten/kota formulir C1 dan lampiranya yang menjadi basis data untuk rekap di desa sampai kecamatan banyak terjadi selisih dan perubahan yang menyebabkan di beberapa daerah ada penghitungan ulang, itupun bagi peserta yang “ngeh” adanya kesalahan hitung/rekap, bagi yang tidak mengerti dicurangi, maka ini akan menjadi suara rakyat menjadi terdistorsi.

KPU kabupate/kota maupun propinsi banyak yang tidak melakukan rekapitulasi C1 dan lampiranya, alasanya karena banyaknya pekerjaan, padahal itu sangat penting dilakukan untuk menjadi bahan kros cek bagi penyelenggara di tingkat bawah bila melakukan kesalahan baik di sengaja maupun tidak disengaja. Parpol bahkan banyak juga tidak melakukan input data C1 dan lampiranya, bahkan ada sengaja menghilangkan C1, dan memanipulasi untuk memenangkan sesorang/dirinya. Karena di internal parpol juga ada persaingan yang menyebabkan data tidak terkumpul secara utuh.

Saat ini kita selanjutnya akan menjalani proses pemilu Pilpres. Untuk itu mari kita bersama-sama kita kawal untuk menjaga suara rakyat, walaupun banyak masyarakat sebelumnya melakukan pilihan karena uang, barang, dan berbagai alasanya. Jangan sampai terlalu banyak kecurangan yang terjadi justru dalam proses demokrasi yang kita impikan bersama untuk terjaminnya rekrutmen politik guna memimpin bangsa ini kedepan dalam rangka mencapi cita-citanya.

*Faturahman Dewantara : Penulis adalah Aktivis pada Lembaga Kajian Ketahanan Sipil , pemerhati masalah sosial .

 

 

 

Comments

comments

Comments are closed.