Menteri Susi Sebut Pelaku Penebangan Mangrove Bisa Kena denda Rp 1,5 Miliar

48
Menteri Susi Pudjiastuti (foto Ijo).

SULUH BALI, KUTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pudjiastuti menegaskan bahwa para pelaku yang melakukan perusakan hutan mangrove bisa dikenakan denda Rp 1,5 miliar. Hal tersebut disampaikan Susi menyusul adanya laporan bahwa ada warga yang diduga membabat hutan Mangrove di kawasan Tanjung Benoa Bali.

Susi berjanji akan berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk menyelesaikan kasus ini. Menurutnya, walau berada di pesisir, hutan mangrove tetap menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.

“Bisa didenda Rp 1,5 miliar tapi itu kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup, ” ujar Susi saat ditemui di Kuta, Kamis (27/4).

Sebelumnya diberitakan, Forum Peduli Mangrove (FPM) mempersoalkan adanya reklamasi terselubung dan pembabatan pohon Mangrove oleh Bendesa adat Tanjung Benoa, Made Wijaya alias Yonda.

Menurut pantauan FPM, reklamasi terselubung dilakukan di sekitar kawasan pulau Pudut, Tanjung Benoa. Sedangkan pembabatan pohon Mangrove dilakukan untuk mempermudah akses menuju lokasi reklamasi tersebut.

“Pertama ditemukan pada Januari 2016 lalu. Dari penelusuran FPM pengurukan dan pembabatan mangrove dilakukan oleh Made Suarta atas perintah Made Wijaya, bukti-buktinya ada,” kata ketua FPM Steve Sumolang si Denpasar pada Selasa (25/4/2017).

Luas lahan yang ditimbun saat ditemukan adalah 20 are. Sedangkan pohon yang dibabat tidak kurang dari 100 pohon. Dari bukti lapangan juga ditemukan peralatan berat seperti molen campuran semen dan sebuqh bangunan bedengan bagi pekerja.

Steve menjelaskan, siapapun tidak berhak melakukan pengurukan lahan di wilayah pesisir, apalagi dilakukan dengan membabat mangrove terlebih dahulu.

“Untuk reklamasi terselubung itu jelas melanggar hukum karena dilakukan tanpa seizin Kementrian Kelautan dan Perikanan. Sedangkan untuk pembabatan mangrove jelas tidak boleh karena itu milik negara dalam hal ini di bawah Kementrian Kehutanan,” ujarnya.

Sementara itu Bendesa adat Tanjung Benoa Made Wijaya alias Yonda mengaku heran dengan langkah yang dilakukan FPM mengadukan dirinya ke Polda Bali. Dia mengatakan sama sekali tidak ada pembabatan atau “reklamasi terselubung” seperti yang disebutkan.

“Saya tidak pernah perintahkan babat hutan, perintah yang saya berikan konteksnya untuk menata pesisir barat yang kondisinya sangat kumuh,” ujarnya.

Anggota DPRD Badung ini menjelaskan, untuk penataan tersebut memang harus dilakukan pemangkasan pohon, bukan dipotong sampai tumbang. Semata-mata untuk mempermudah akses pekerja.

Mengenai tudingan reklamasi terselubung Yonda menjelaskan sesungguhnya di lokasi dimaksud sudah ada daratan berbetuk tanah gundukan. Sehingga perlu diratakan dan dibendung menggunakan pasir. Tujuannya mencegah abrasi.

Pasir yang digunakan pun berasal dari lokasi setempat. Rencananya di lokasi ini akan dibangun pos pemantau oleh desa adat sesuai program Sapta pesona desa adat Tanjung Benoa. Setiap hari ini tempat dikunjungi tidak kurang dari 3.000 wisatawan. “Kita maunya kan ditata, nantinya mau bangun bale bengong untuk pantau aktifitas di sana,” tutupnya. (SB-Rio)

 

Comments

comments