Menteri Gobel (kiri) bersama Ketua Komisi 2 DPRD Bali Ketut Suwandhi usai diskusi soal bir. (foto raka)

SULUH BALI, Denpasar — Menteri Perdagangan Rachmat Gobel berjanji akan mencarikan solusi agar para pedagang kecil di daerah pariwisata Bali bisa tetap berjualan bir di tengah pemberlakuan Permendag No 6/2015 tentang Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol.

“Keputusan tetap dijalankan mulai 16 April, dan tidak ada penundaan. Memang untuk di Bali ini, setelah mendengar berbagai aspirasi, tentu akan kami carikan solusinya,” kata Rachmat Gobel, dalam diskusi di Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di Denpasar, Sabtu (11/4/2015).

Menurut dia, dalam waktu dekat Kementerian Perdagangan melihat kembali aturannya untuk memberikan solusi tersebut. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2015 diatur bahwa semua “minimarket” dan pedagang pengecer di Tanah Air dilarang menjual minuman beralkohol golongan A atau di bawah lima persen, termasuk bir.

“‘Kan Bali daerah turis, tetapi tidak mengubah peraturan. Kami akan coba atur bagaimana sistemnya,” ujarnya.

Sebagai bagian dari solusi tersebut, tambah Rachmat, akan dibuat petunjuk pelaksanaannya (juklak) dan di sana diatur mengenai kepentingan Bali. “Intinya tetap dijalankan, hanya akan kami atur sesegera mungkin untuk menyelesaikan masalah,” katanya.

Selain itu, ucap dia, Kementerian Perdagangan akan mengirimkan surat ke Kepolisian Daerah Bali agar tidak melakukan “sweeping” dulu, meskipun Permendag resmi diberlakukan mulai 16 April.

Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Bali, Arya Wedakarna mengatakan di dalam Permendag memang tidak ada penundaan, namun tetap harus ada surat atau rekomendasi agar sementara waktu jangan dulu berlaku di Bali. “DPD juga akan mengirimkan surat,” ucapnya.

Bendesa Adat Kuta, ‎Wayan Suarsa mengatakan Kuta berada di daerah pariwisata utama Bali, disana seribuan masyarakat kecil yang mengantungkan hidupnya dari berjualan bir.

“Kami punya perarem (Peraturan Desa Adat), kami punya Satgas dan kami juga punya Jagabaya yang siap 24 jam. Jadi, kalau ada orang yang minum-minuman pasti akan kita bubarkan,” ungkapnya.

Sementara itu Ketua Komisi 2 DPRD Bali Ketut Suwandhi, pada wartawan mengatakan kebijakan yang dikeluarkan menteri perdagangan seperti halilintar di siang bolong. Begitu tiba tiba dan sangat tidak berpihak pada rakyat kecil, karena itu Suwandhi meminta menteri harus kembali mempertimbangkan kebijakan tersebut.

Pada acara itu, Wayan Suata, salah seorang pelaku wisata, berpendapat larangan menjual bir akan mematikan ribuan pedagang di pinggir pantai yang berdagang dengan menggunakan “cool box”.

Ia menilai kebijakan itu justru tidak berpihak pada “wong cilik”.

“Kalau ini benar benar dilarang, berapa ribu warga masyarakat Badung dan Bali yang akan kehilangan pekerjaan. M masyarakat yang berjualan di pinggir pantai sangat menggantungkan hidupnya dari wisatawan,” kata Suata. (SB-Ijo/ant)

Comments

comments

Comments are closed.