Mediasi oleh DPRD Bali soal RS Indra. Nampak Sekda Bali (kiri) dan Sekot Denpasar (kanan). (foto Rka)

 

SULUH BALI, Denpasar – Komitmen untuk mensejahterakan masyarakat melalui penyediaan tempat-tempat pelayanan kesehatan yang baik, praktis ada komitment juga untuk membenahi peraturan yang ada. Diharapkan tidak ada campur tangan selain bagaimana mensejahterakan mayarakat melalui penyiapan kesehatan. Sehingga masyarakat yang membutuhkan yang lagi menunggu tidak lagi menemukan carut-marut persoalan yang ada.

“Bahwa rumah sakit Indera yang eksis yang ada disitu itu sesungguhnya sudah memiliki IMB. Terjadinya sekarang adanya perluasan sesungguhnya pengembangan. Disinggung persoalan bagaimana lalu-lintas disitu, kami juga sudah bahas soal itu. Ada rekomendasi juga dari dinas perhubungan Kota Denpasar. Pada prinsipnya sudah menyetujui. Jadi sudah dikaji betul itu. Dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar juga sudah ada rekomendasinya. Secara teknis dan administrasi sudah terpenuhi semua. Tinggal IMB- nya saja. Nah kalau hanya IMB saja itu terbentur dengan Perda,  kalau komitment dan semangat kita memang sama, agar ada rekomendasi untuk memperbaiki aturan itu untuk mengakomodasi semua.”

 

Demikian disampaikan Sekda Provinsi Bali, Cokorda Ngurah Pemayun dihadapan anggotan DPRD Bali yang memediasi persoalan Rumah Sakit Indera (Rumah Sakit Mata Bali Mandara), di Kantor Dewan, Jumat (22/1/2016). Mediasi untuk mencarikan solusi bagi pembangunan bagi peningkatan kualitas layanan Rumah Sakit tersebut, dihadiri jajaran pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kota Denpasar yang diwakili oleh Sekretaris Kota A. A. Rai Iswara bersama jajarannya.

Rai Iswara paparkan, permasalahan di rumah sakit Indra  sebetulnya masalahnya satu saja, yakni masalahnya di Perda Kota Denpasar. “Di Perda disebutkan bahwa di rumah sakit Indra yang lokasinya sekarang di Kreneng itu tidak dibenarkan di Perda. Karena disana zonasinya adalah kantor pemerintahan. Yang dimaksud dalam Perda bisa pengembangan perluasan adalah historisnya sejarahnya rumah sakit Indra itu di jalan Maruti,” urai Rai Iswara.

“Ganjalannya di Perda. Ngiring fokus terhadap Perda ini. Apakah  bentuknya revisi, tityang ingin kerja aman niki, kenken caran merevisi Perda ini ?” tambahnya di hadapan para angggota Dewan Provinsi dan Sekda Provinsi Bali beserta jajaran, beberapa anggota Dewan Kota Denpasar yang saat itu ikut hadir.  Pertemuan untuk mediasi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama.

Hanya saja menurut pandangan sebagaian anggota Dewan, merevisi Perda memerlukan waktu yang panjang. Ada juga anggota Dewan yang mengusulkan untuk memindahkan lokasi RS Indera dari lokasi yang sekarang. “Kalau sesuai jadwal, semestinya bulan Nopember 2015 sudah selesai rumah sakit Indera ini. Memang benar kalau kita merujuk daripada asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang pertama adalah kepastian hukum. Tapi kalau kita memang tetap konsekuen dengan kepastian hukum. Terlebih kalau menyitir RTRW, habis kita di Bali. Tapi kenapa kita tidak konsekuen terhadap itu ? Saya merasa miris, ini persoalan antara government dengan government. Laan ngomong bareng-bareng tata-titi metata krama i raga menyama Bali. Ini persoalan pembangunan Bali,” Wayan Gunawan dari Fraksi Golkar menekankan.

Sementara itu menurut Kariyasa Adnyana dari Fraksi PDIP, ia sampaikan bila dilakukan revisi terhadap Perda, juga akan memerlukan waktu yang tidak singkat. Ia bahkan mengkhawatirkan kasus ini bisa saja akan terjadi di tempat lain di Bali. Lagipula menurutnya, hal ini akan berdampak terhadap tidak terserapnya anggaran yang begitu besar. “Bila anggaran yang besar itu tidak terserap, yang dirugikan jelas masyarakat,” katanya. (SB-Rk).    

 

Comments

comments