Masih Dibutuhkan Rakyat, DPRD Bali Minta JKBM Jangan Dulu Diganti JKN

651
Ketua Komisi 4 Nyoman Parta (kiri) dan Kadis Kesehatan Suarjaya (foto rka).
Back

1. Punya Motor Belum Tentu Mampu Berobat

SULUHBALI, Denpasar – Komisi IV DPRD Bali yang membidangi pendidikan dan kesehatan meminta untuk sementara menunda integrasi Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) dengan JKN tahun 2017. Karena menurut pandangannya, masyarakat masih memerlukan JKBM, utamanya yang miskin bisa tertolong, sangat terbantu dengan adanya JKBM.

Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Nyoman Parta, ketika ditemui di kantor Dewan, Renon, menjelaskan ; “Ada UU tentang kesehatan, ada UU tentang badan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Nah di dalamnya itu, tahun 2019 mengharuskan setiap warga republik memiliki jaminan. Terus yang kedua teknis operasionalnya pertama kepada seluruh warga negara tanpa kecuali jika dia beranggotakan 4 orang ya 4 orang jika dia beranggotakan 5 orang ya 5 orang semua ikut. Terus karena prinsipnya gotong-royong yang sehat membantu yang sakit, maka itu bayar premi tiap bulan.” papar anggota Fraksi PDIP asal Desa Guwang, Sukawati, Gianyar ini.

Masalahnya, ia kemudian jelaskan, adalah ada segment masyarakat yang memang tidak bisa membayar itu. Kalau yang sudah jelas miskin, yang dulu memakai Jamkesmas itu tentu sudah mendapatkan kartu KIS sekarang. Terus yang kedua, ada komponen masyarakat yang selama ini tidak memiliki KIS tetapi kalau dia sakit dia juga tidak mampu berobat. “Lebih Rp 200 ribu dia menghabiskan uang di rumah sakit, sudah tidak sanggup dia. Itu yang masuk dalam kategori masyarakat yang tidak berdaya, atau istilah kerennya masyarakat tidak mampu. Miskin sing, tapi sing nyidang berobat. Kan itu banyak cerminan keluarga kita di seluruh Bali,” katanya.

“Contoh misalnya ya. Enam bulan lalu Bali nomor 2 setelah Jakarta garis kemiskinannya. Sekarang nomor 4. Berarti di Bali ngeliunan ne lacur. Apa penyebabnya? Karena ada cuaca Elnino, ada kekeringan berkepanjangan. Menyebabkan panen tidak ada. Di petani tidak ada pemasukan. Miskinlah dia. Meskipun bawa sepeda motor, tetapi ketika berobat dia tidak mampu. Ini yang dulu memanfaatkan JKBM. Tipes, DB, sakit panas, batuk-batuk, melahirkan, sampai yang radikal cuci darah ditanggung oleh JKBM,” paparnya.

Kemudian Nyoman Parta juga uraikan, KK miskin riil di Bali itu kan 134 ribu KK. Kalau asumsinya itu dikali 4 orang berarti sekitar 600 ribuan jumlahnya. “Kita sudah dikasi kuota hampir 1 juta yang ditanggung oleh pemerintah pusat. Bersyurkur sudah banyak dikasi. Cuma tetap saja kurang lebih ada lagi 600 ribu itu yang masih belum ter-cover. Itu yang harus ditanggung oleh JKBM. Yen to sing ade JKBM, ken-ken dadine to?” tandasnya sambil bertanya.

“Sekarang belum apa-apa iuran BPJS akan naik. Yang Rp 59 ribu akan jadi Rp 80 ribu, yang Rp 40 ribu akan  jadi Rp 60 ribu. Tentu ini akan memberatkan. Kalau JKBM kan rakyat itu bisa menikmati ketika ia sakit. Kalau BPJS ia harus bayar, sakit tidak sakit. JKBM kekurangannya karena tidak semua sakit terlayani, tetapi untuk sakit-sakit yang tadi saya sebut, de nae sakit keras-keras nae, bates DB kan lumayan tu, kalau di rumah sakit umum bisa habis Rp 4 juta, dengan JKBM gratis. Tipes, kalau di rumah sakit bisa habis Rp 7 juta, gratis. Cuci darah berulang-ulang, gratis. Patah tulang, untuk operasinya ditanggung. Untuk obatnya ditanggung. Pen-nya tidak ditanggung. Karena pennya mahal. Itu kekurangannya JKBM, tetapi setidaknya biaya operasi, biaya obat sudah ditanggung,” pungkas Nyoman Parta  (SB-Rk).

Back